Prabowo Minta AHY Kawal Proyek Kereta Cepat JakartaSurabaya

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk memastikan keberlanjutan proyek Kereta Cepat JakartaSurabaya. Saat ini,

Elara | MataMata.com
Kamis, 14 Agustus 2025 | 08:15 WIB
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (14/8/2025) ANTARA/Bayu Saputra

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (14/8/2025) ANTARA/Bayu Saputra

Matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menyampaikan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memberikan instruksi untuk memastikan keberlanjutan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya. Saat ini, layanan kereta cepat baru beroperasi pada rute Jakarta–Bandung.

"Ada tugas khusus dari Bapak Presiden kepada kami, Kemenko Infrastruktur, untuk mengawal keberlanjutan kereta cepat, jadi bukan hanya Jakarta–Bandung, diharapkan sampai dengan Surabaya," kata AHY di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (14/8).

Menurut AHY, kehadiran kereta cepat yang membentang hingga Surabaya akan menjadi terobosan besar dalam mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan jasa di Pulau Jawa. Dengan sistem high speed rail, waktu tempuh akan jauh lebih singkat sehingga meningkatkan konektivitas antardaerah.

Pemerintah juga menyiapkan pengembangan konsep transit oriented development (TOD) di sekitar stasiun-stasiun kereta cepat untuk menciptakan kawasan permukiman dan pusat ekonomi baru di luar Jabodetabek. "Intinya bagaimana ini bisa mempercepat mobilitas masyarakat kita di Pulau Jawa,” ujarnya.

Ia menambahkan, proyek ini masih berada pada tahap studi mendalam guna memastikan aspek teknis, pembiayaan, dan ketersediaan lahan direncanakan secara matang. Pengalaman pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung, yang merupakan kerja sama Indonesia–China, akan menjadi bahan evaluasi.

"Kita ingin pastikan, selain berdasarkan pengalaman, apa saja yang menjadi pembelajaran. Apakah ada yang bisa kita perbaiki ke depan, tapi juga ada best practice. Hal-hal yang sudah baik, juga bisa menjadi referensi kita," jelasnya.

AHY menyebutkan, komunikasi akan dibuka seluas-luasnya dengan pihak dalam maupun luar negeri yang berminat dan memiliki kemampuan untuk berpartisipasi. "Kita ingin ini benar-benar sukses, tidak ada kendala yang berarti dalam arti teknis maupun keberlanjutan penganggaran di tahun-tahun mendatang. Oleh karena itu, kita ingin pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya visible," ucapnya.

Meski demikian, ia mengakui pembangunan jalur kereta cepat hingga Surabaya akan menghadapi tantangan besar, termasuk masalah lahan serta koordinasi lintas kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah. "Jadi pasti membutuhkan waktu bagi kami, bukan hanya lintas K/L, tapi juga antara pemerintah pusat dengan daerah," tutupnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Description: Komisi III DPR RI mengusulkan agar RUU Polri terbaru turut mengatur netralitas anggota aktif terhadap ormas...

news | 14:28 WIB

Ketua Fraksi Golkar DPR M. Sarmuji mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) transparan dalam penunjukan titik SPPG dan mengeva...

news | 14:24 WIB

KSP tegaskan komitmen selamatkan aset negara. Kepala KSP Dudung Abdurachman sebut Satgas PKH berhasil amankan aset & keu...

news | 14:21 WIB

Menteri HAM Natalius Pigai mengusulkan agar jabatan utama nonoperasional di Polri dapat diisi oleh sipil lewat revisi UU...

news | 12:51 WIB

Menkum Supratman Andi Agtas ingatkan ASN jangan main-main dengan layanan publik usai kasus korupsi Wamen Imigrasi Silmy ...

news | 12:45 WIB

Mendag Budi Santoso resmi merevisi aturan PMSE (Permendag 31/2023). Kini, pedagang online wajib punya izin usaha, dan fi...

news | 11:29 WIB

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra mendukung penuh KPK mengusut dugaan korupsi izin tinggal WNA Rp145,5 miliar yan...

news | 11:24 WIB

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan tarif bus Transjabodetabek, termasuk rute Blok M - Bandara Soetta naik bulan...

news | 10:07 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memberikan peringatan keras bahwa korupsi akan dikejar sampai pensiun. Kemensos kini menonaktifka...

news | 08:15 WIB

Mendagri Tito Karnavian dan Menteri PKP Maruarar Sirait meninjau langsung program bedah rumah (BSPS) di Bantul. Pemerint...

news | 07:15 WIB