Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

matamata.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece.

Ace menilai, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kritik tanpa harus menggantikan simbol resmi negara dengan bendera fiktif. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan lambang negara, terutama menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

“Tapi bagi kami, mengenai pengibaran bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya. Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa. Menurutnya, simbol negara seperti bendera tak sepatutnya digantikan oleh lambang fiktif yang tidak mencerminkan identitas nasional.

“Karena itu bagi kami sekali lagi, jika ada yang mencoba untuk mengibarkan bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya,” tambahnya.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami itu tampak dipasang di berbagai daerah dan menjadi tren di media sosial, termasuk dalam bentuk foto profil.

Ace tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan tersebut memiliki pesan tersirat, namun ia menegaskan pentingnya konteks dan relevansi jika memang dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial atau politik saat ini.

“Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wamen LH Diaz Hendropriyono tinjau penanganan karhutla di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Ia memuji taktik estafet air 11 k...

news | 11:34 WIB

Presiden Prabowo Subianto instruksikan Satgas PKH untuk menertibkan kawasan hutan dan tambang ilegal secara tegas, trans...

news | 10:15 WIB

Pemprov DKI Jakarta menjajaki kerja sama teknologi pengelolaan air bersih berbasis IoT dan AI dengan Shenzhen Water Grou...

news | 09:15 WIB

Kementerian Kebudayaan resmi mengumumkan 20 pemenang Sayembara Produksi Film Narasi Kepahlawanan untuk memperkuat memori...

news | 08:15 WIB

Wapres Gibran pastikan pembangunan 699 unit huntap di Tapanuli Selatan dimulai bulan ini untuk korban bencana hidrometeo...

news | 07:00 WIB