Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Matamata.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece.

Ace menilai, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kritik tanpa harus menggantikan simbol resmi negara dengan bendera fiktif. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan lambang negara, terutama menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

“Tapi bagi kami, mengenai pengibaran bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya. Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa. Menurutnya, simbol negara seperti bendera tak sepatutnya digantikan oleh lambang fiktif yang tidak mencerminkan identitas nasional.

“Karena itu bagi kami sekali lagi, jika ada yang mencoba untuk mengibarkan bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya,” tambahnya.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami itu tampak dipasang di berbagai daerah dan menjadi tren di media sosial, termasuk dalam bentuk foto profil.

Ace tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan tersebut memiliki pesan tersirat, namun ia menegaskan pentingnya konteks dan relevansi jika memang dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial atau politik saat ini.

“Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyatakan bahwa empat visi Presi...

news | 17:00 WIB

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) akan menerbitkan surat edaran (SE) kepada para guru agar tidak memberikan...

news | 16:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto menerima surat kepercayaan dari 12 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara saha...

news | 15:15 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan verifikasi berlapis terhadap 14.403 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) ya...

news | 13:58 WIB

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengapresiasi platform e-commerce Shopee yang dinilai telah mematuhi...

news | 13:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menekankan pentingnya memperkua...

news | 11:47 WIB

PT Pupuk Indonesia (Persero) merevitalisasi sejumlah pabrik pupuk berusia tua guna meningkatkan efisiensi produksi dan m...

news | 10:15 WIB

Dua akademisi menilai mantan Presiden Soeharto layak diberikan gelar pahlawan nasional karena dinilai berjasa besar bagi...

news | 09:15 WIB

Utusan Khusus Presiden Bidang Energi dan Perubahan Iklim Hashim Djojohadikusumo menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia be...

news | 08:15 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau manajemen PT Multistrada Arah Sarana (MAS), produsen ban Michelin, dan ...

news | 07:15 WIB