Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Matamata.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece.

Ace menilai, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kritik tanpa harus menggantikan simbol resmi negara dengan bendera fiktif. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan lambang negara, terutama menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

“Tapi bagi kami, mengenai pengibaran bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya. Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa. Menurutnya, simbol negara seperti bendera tak sepatutnya digantikan oleh lambang fiktif yang tidak mencerminkan identitas nasional.

“Karena itu bagi kami sekali lagi, jika ada yang mencoba untuk mengibarkan bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya,” tambahnya.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami itu tampak dipasang di berbagai daerah dan menjadi tren di media sosial, termasuk dalam bentuk foto profil.

Ace tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan tersebut memiliki pesan tersirat, namun ia menegaskan pentingnya konteks dan relevansi jika memang dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial atau politik saat ini.

“Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian PU tuntaskan pembangunan dua dapur Makan Bergizi Gratis (SPPG) di PLBN Wini dan Motamasin, NTT, guna perkuat...

news | 13:26 WIB

Ketua DPR Puan Maharani meminta masyarakat menjaga etika dan kesantunan dalam mengkritik agar tidak berujung laporan pol...

news | 13:23 WIB

DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Saksi dan Korban (PSDK) menjadi UU. Simak 5 poin penting mulai dari Dana Abadi ...

news | 13:00 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka mengkritik minimnya lampu penerangan dan pemeliharaan gedung saat meninjau Sentra Pendidik...

news | 12:07 WIB

China kecam penyitaan kapal kargo Iran oleh AS di Selat Hormuz. Di tengah ancaman bom Donald Trump, stabilitas energi gl...

news | 12:02 WIB

Kemenag menyiapkan 118 hotel di Madinah untuk jamaah haji gelombang pertama. Simak penjelasan mengenai skema penempatan ...

news | 10:15 WIB

Seskab Teddy Indra Wijaya membahas rekrutmen 30.000 manajer Koperasi Desa Merah Putih bersama Menkop Ferry Juliantono. T...

news | 09:30 WIB

Presiden AS Donald Trump ancam ledakkan banyak bom jika gencatan senjata dengan Iran yang berakhir 22 April tidak diperp...

news | 08:00 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa optimistis ekonomi Indonesia tumbuh 5,4-6% pada 2026 melalui strategi hilirisasi, penguatan ...

news | 07:15 WIB

Danantara meninjau proyek PSEL Palembang yang mencapai progres 81,94%. Target operasional Oktober 2026 untuk olah 1.000 ...

news | 06:00 WIB