Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Gubernur Lemhannas Ace Hasan Syadzily (kanan) dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (5/8/2025). ANTARA/Agatha Olivia Victoria.

Matamata.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece.

Ace menilai, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kritik tanpa harus menggantikan simbol resmi negara dengan bendera fiktif. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan lambang negara, terutama menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

“Tapi bagi kami, mengenai pengibaran bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya. Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa. Menurutnya, simbol negara seperti bendera tak sepatutnya digantikan oleh lambang fiktif yang tidak mencerminkan identitas nasional.

“Karena itu bagi kami sekali lagi, jika ada yang mencoba untuk mengibarkan bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya,” tambahnya.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami itu tampak dipasang di berbagai daerah dan menjadi tren di media sosial, termasuk dalam bentuk foto profil.

Ace tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan tersebut memiliki pesan tersirat, namun ia menegaskan pentingnya konteks dan relevansi jika memang dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial atau politik saat ini.

“Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pernyataan anggota DPRD Provinsi Gorontalo, Wahyudin Moridu, mendadak viral di media sosial setelah dirinya mengucapkan ...

news | 12:03 WIB

Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri menegaskan pihaknya tidak mengambil keuntungan dalam impor ...

news | 10:15 WIB

Pelaksana Tugas (Plt.) Menteri BUMN Dony Oskaria melaporkan proses transisi di Kementerian BUMN kepada Presiden Prabowo ...

news | 09:15 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemberian amnesti pajak secara berulang bukanlah kebijakan yang t...

news | 08:15 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto bertolak dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/9) malam, menuju Osak...

news | 07:00 WIB

Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) menyatakan dukungan penuh terhadap kerja tim independen pencari fakta terkait u...

news | 18:15 WIB

Ratusan warga Kabupaten Pati, Jawa Tengah, kembali menggelar aksi unjuk rasa menuntut Bupati Pati Sudewo mundur dari jab...

news | 17:00 WIB

Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian, Ahmad Dofiri, menyampaik...

news | 16:09 WIB

Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menilai wacana pengampunan pajak (tax amnesty) jilid III yang masuk dalam Progr...

news | 15:15 WIB

Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan memastikan percepatan pencairan dana Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes...

news | 13:00 WIB