Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri

Elara | MataMata.com
Selasa, 05 Agustus 2025 | 16:15 WIB
Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

Lemhannas Minta Masyarakat Tak Gunakan Bendera One Piece untuk Kritik Pemerintah

matamata.com - Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Ace Hasan Syadzily mengimbau masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintah dengan cara yang lebih bijak dan tetap menghormati simbol negara, alih-alih menggunakan bendera bajak laut dari seri manga Jepang, One Piece.

Ace menilai, banyak cara yang bisa digunakan untuk mengungkapkan kritik tanpa harus menggantikan simbol resmi negara dengan bendera fiktif. Ia menekankan pentingnya menjaga kehormatan lambang negara, terutama menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 Republik Indonesia.

“Tapi bagi kami, mengenai pengibaran bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya. Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” ujar Ace dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Ia menyampaikan bahwa masyarakat seharusnya tetap mengibarkan Bendera Merah Putih sebagai bentuk kecintaan dan penghormatan terhadap bangsa. Menurutnya, simbol negara seperti bendera tak sepatutnya digantikan oleh lambang fiktif yang tidak mencerminkan identitas nasional.

“Karena itu bagi kami sekali lagi, jika ada yang mencoba untuk mengibarkan bendera One Piece ini ya harus dilihat apa relevansinya,” tambahnya.

Fenomena pengibaran bendera bajak laut dari serial One Piece menjadi perhatian publik dalam beberapa hari terakhir. Bendera berwarna hitam dengan gambar tengkorak tersenyum dan topi jerami itu tampak dipasang di berbagai daerah dan menjadi tren di media sosial, termasuk dalam bentuk foto profil.

Ace tidak menutup kemungkinan bahwa tindakan tersebut memiliki pesan tersirat, namun ia menegaskan pentingnya konteks dan relevansi jika memang dimaksudkan sebagai bentuk kritik terhadap kondisi sosial atau politik saat ini.

“Kalau memang itu bagian dari kritik, seharusnya ada cara lain,” tegasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

KPK menetapkan tersangka dalam kasus OTT Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini. Delapan orang diperiksa intensif dan rua...

news | 11:23 WIB

Rapat Paripurna DPR RI resmi mengesahkan RUU PFII menjadi Undang-Undang. Beleid ini mengatur kawasan bebas pajak, lembag...

news | 11:19 WIB

Dinas ESDM mencatat luas wilayah tambang berizin (IUP) di Kabupaten Blora, Jawa Tengah mencapai 299,86 hektare yang dike...

news | 09:52 WIB

Polda Metro Jaya membenarkan telah menerima laporan dari PWI Pusat terhadap pengacara berinisial HP terkait dugaan tinda...

news | 09:48 WIB

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian merespons OTT KPK terhadap Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. Ia mengi...

news | 07:30 WIB