LKS 2025 Kini Terbuka untuk SMA dan MA, Kemendikdasmen Dorong Talenta Inklusif dan Adaptif Digital

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas cakupan peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional 2025 jenjang pendidikan menengah dengan membuka partisipasi bagi siswa SMA dan MA, yang sebelumnya hanya diikuti oleh siswa SM

Elara | MataMata.com
Selasa, 29 Juli 2025 | 19:34 WIB
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti menyampaikan arahan pada pembukaan LKS Dikmen ke-33 Tahun 2025 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Senin (28/7/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti menyampaikan arahan pada pembukaan LKS Dikmen ke-33 Tahun 2025 di Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bisnis dan Pariwisata, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat pada Senin (28/7/2025). ANTARA/HO-Humas Kemendikdasmen

Matamata.com - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memperluas cakupan peserta Lomba Kompetensi Siswa (LKS) Nasional 2025 jenjang pendidikan menengah dengan membuka partisipasi bagi siswa SMA dan MA, yang sebelumnya hanya diikuti oleh siswa SMK.

Kebijakan ini diumumkan melalui pernyataan tertulis di Jakarta, Selasa (29/7). Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menyebut langkah ini sebagai bagian dari pendekatan baru yang berbasis minat dan bakat.

“Kami ingin semua siswa, dari jalur manapun, mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan potensinya,” ujar Suharti.
Tak hanya membuka akses LKS untuk berbagai jenjang, Kemendikdasmen juga memberikan peluang bagi siswa SMK untuk ikut serta dalam Olimpiade Sains Nasional (OSN).

Suharti mengungkapkan bahwa hingga minggu ketiga Juli 2025, sebanyak 1.318.615 siswa dari seluruh Indonesia telah terdaftar dalam beragam ajang talenta nasional. Jumlah ini menunjukkan peningkatan signifikan dibanding tahun sebelumnya.

Pemerintah, lanjut Suharti, terus memperkuat dukungan terhadap peserta didik melalui beasiswa, pembinaan talenta, hingga kolaborasi antara pendidikan dan industri, sebagai upaya mencetak generasi yang siap menghadapi tantangan global.

Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Fajar Riza Ul Haq menegaskan pentingnya penguatan pendidikan berbasis STEM sebagai respons terhadap tantangan era industri 4.0 dan ekonomi berbasis inovasi.

“Kita tidak bisa bergantung selamanya pada sumber daya alam. Masa depan ekonomi Indonesia akan digerakkan oleh inovasi dan teknologi,” tegas Fajar. “Oleh karena itu, pendidikan kita harus mampu melahirkan generasi yang adaptif dan kompeten secara digital.”

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah telah menerbitkan Permendikdasmen Nomor 13 Tahun 2025, yang mengatur penerapan mata pelajaran koding dan kecerdasan artifisial ke dalam kurikulum secara bertahap mulai tahun ajaran ini.

Fajar menambahkan, pelajaran tersebut tidak hanya ditujukan untuk memperkenalkan teknologi, tetapi juga menanamkan kemampuan berpikir komputasional serta pola pikir pemecahan masalah di kalangan siswa.

Ia juga menekankan pentingnya penerapan pembelajaran mendalam (deep learning) agar siswa mampu menghubungkan teori dengan konteks nyata, berpikir kritis, dan memiliki pandangan multidisipliner—kemampuan kunci dalam menyongsong masa depan. (Antara)

Baca Juga: Babak Baru Diplomasi Malaysia-Indonesia: Anwar Ibrahim Sebut Isu Perbatasan 45 Tahun Akhirnya Diurai

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir menegaskan bahwa dirinya tidak hanya memprioritaskan sepak bola, mela...

news | 18:00 WIB

Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej mendesak agar Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP...

news | 17:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemerintah bersama D...

news | 16:02 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Hilman ...

news | 16:00 WIB

Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengusulkan agar bantuan pangan berupa 10 kilogram beras per bulan pada periode OktoberN...

news | 14:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong pemerintah menerbitkan peraturan presiden yang secara tegas mengatur larang...

news | 13:27 WIB

Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menegaskan agar penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ke sejumlah b...

news | 13:06 WIB

Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (Wamen PKP) Fahri Hamzah menyatakan kesiapannya mematuhi putusan Mahkamah...

news | 12:00 WIB

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunda pemberlakuan larangan terhadap aplikasi TikTok. Dalam perinta...

news | 08:15 WIB

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim S. Djojohadikusumo menegaskan pembangunan perumahan sosial tidak hanya menjawab kebu...

news | 07:00 WIB