Langkah Maju Ekstradisi: RISingapura Siap Pulangkan Buron Korupsi e-KTP

Matamata.com - Menteri Hukum dan HAM RI, Supratman Andi Agtas, menyambut positif komitmen Pemerintah Singapura dalam mengimplementasikan perjanjian ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik (Mutual Legal Assistance/MLA) dengan Indonesia.

Hal itu dinilainya sebagai kemajuan penting dalam memperkuat hubungan diplomatik kedua negara, khususnya dalam menjunjung supremasi hukum lintas batas.

“Pemerintah Singapura menunjukkan komitmennya untuk melaksanakan perjanjian ekstradisi yang telah ditandatangani,” ujar Supratman saat mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam pertemuan bilateral Leader’s Retreat dengan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong di Parliament House, Senin (16/6).

Supratman optimistis kerja sama ini akan memperkuat koordinasi penegakan hukum antara Indonesia dan Singapura, termasuk implementasi awal berupa pemulangan buronan kasus korupsi proyek e-KTP, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin.

Tannos yang telah masuk daftar buron KPK sejak 19 Oktober 2021, kini sedang menjalani proses hukum di Singapura dan dijadwalkan menjalani sidang komitmen (committal hearing) pada 23–25 Juni 2025.

Penangkapan Tannos dilakukan oleh lembaga antikorupsi Singapura, Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), setelah sebelumnya Polri mengirim surat penangkapan sementara kepada otoritas setempat. Jaksa Agung Singapura kemudian mengonfirmasi penangkapan itu pada 17 Januari 2025.

Perjanjian ekstradisi dan MLA antara Indonesia dan Singapura sendiri telah diteken pada 25 Januari 2022 di Bintan, Kepulauan Riau, dan diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2023.

Di luar agenda penegakan hukum, pertemuan bilateral juga menghasilkan sejumlah nota kesepahaman (MoU), meliputi kerja sama energi ramah lingkungan, pembangunan kawasan industri hijau di Kepri, pengembangan teknologi pertanian, keamanan pangan, hingga program pertukaran pengetahuan antarpetani muda.