Gubernur Khofifah Serukan Aksi Bersama Hapuskan Pekerja Anak di Jatim

Memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan praktik pekerja anak di wilayahnya.

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Juni 2025 | 19:15 WIB
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat bercengkrama dengan anak-anak. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa saat bercengkrama dengan anak-anak. ANTARA/HO-Biro Adpim Jatim

Matamata.com - Memperingati Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang jatuh pada 12 Juni 2025, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menghentikan praktik pekerja anak di wilayahnya.

“Anak-anak di bawah usia 17 tahun seharusnya mendapatkan hak pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang, bukan bekerja,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Kamis (12/6).

Khofifah mengungkapkan bahwa Indonesia, termasuk Jawa Timur, saat ini menghadapi kondisi darurat pekerja anak. Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023, persentase pekerja anak usia 10–17 tahun secara nasional mencapai 2,39 persen, sementara di Jawa Timur tercatat sebesar 1,56 persen.

Ia menjelaskan, sektor formal umumnya telah memiliki pengawasan dan regulasi yang mencegah keberadaan pekerja anak. Namun, tantangan utama datang dari sektor informal dan usaha kecil menengah yang belum sepenuhnya tercatat dan terpantau.

“Anak-anak usia SD dan SMP semestinya berada di ruang kelas, bukan di tempat kerja. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama,” tegasnya.

Pemprov Jatim, lanjut Khofifah, terus berupaya menghapus pekerja anak melalui langkah preventif, penarikan anak dari dunia kerja, serta mengembalikan mereka ke jalur pendidikan. Upaya tersebut juga dibarengi dengan penguatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan perempuan.

Ia menambahkan, praktik eksploitasi anak masih ditemukan di sejumlah sektor seperti perikanan, industri rumahan, pekerjaan rumah tangga, anak jalanan, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), hingga konstruksi.

“Hati siapa yang tidak terenyuh melihat anak kecil dipaksa melakukan pekerjaan berat,” tuturnya.

Khofifah menekankan pentingnya sinergi semua pihak, mulai dari pemerintah, tokoh masyarakat, dunia usaha, hingga masyarakat umum dalam menghentikan eksploitasi anak.

“Kami tidak bisa bekerja sendiri. Butuh dukungan semua pihak. Laporkan jika melihat kasus eksploitasi anak demi mewujudkan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: IHSG Tertekan Sentimen Global, Komoditas Melemah dan Tarif Dagang Membayangi

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wamenkop Farida Farichah mendorong koperasi pesantren di Medan jadi pusat distribusi produk lokal dan pasok kebutuhan pr...

news | 12:00 WIB

BGN Kaltim kebut pembangunan 372 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk meratakan distribusi Makan Bergizi Gratis ...

news | 11:15 WIB

PBB berharap pembukaan kembali penyeberangan Rafah pada 1 Februari 2026 mencakup pengiriman kargo bantuan kemanusiaan un...

news | 10:30 WIB

Menteri Haji Mochamad Irfan Yusuf pastikan petugas haji daerah maksimal pejabat eselon IV. Simak aturan baru dan persiap...

news | 09:15 WIB

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin bersama Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, meninjau langsung infrastr...

news | 08:15 WIB

Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersikukuh mempertimbangkan opsi serangan militer terhadap Iran....

news | 07:00 WIB

Wamenhaj Dahnil Anzar Simanjuntak ingatkan petugas haji untuk fokus melayani dan tidak "nebeng" berhaji. Simak ketegasan...

news | 15:30 WIB

Banggar DPR desak OJK penuhi standar transparansi MSCI setelah IHSG anjlok hingga 8,5%. OJK ajukan proposal buka data ke...

news | 14:30 WIB

Menko Airlangga Hartarto merespons pengunduran diri Iman Rachman dari Dirut BEI. Iman mundur sebagai bentuk tanggung jaw...

news | 13:35 WIB

Wapres Gibran Rakabuming kunjungi Aceh Tamiang hari ini untuk tinjau pemulihan pascabencana banjir bandang, mulai dari s...

news | 12:30 WIB