Khofifah: Digitalisasi Jadi Kunci Sukses Penyaluran BBM Bersubsidi di Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya berjalan stabil dan sesuai dengan regulasi nasional. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan pengawasan serta implementasi sis
Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. (ANTARA/HO-Biro Adpim Pemprov Jatim)
Matamata.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi di wilayahnya berjalan stabil dan sesuai dengan regulasi nasional. Keberhasilan ini didorong oleh penguatan pengawasan serta implementasi sistem digital yang akuntabel.
Atas komitmen tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menerima penghargaan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Penghargaan yang diserahkan di Jakarta pada akhir 2025 lalu ini diberikan atas peran aktif Pemprov Jatim dalam menerbitkan surat rekomendasi pembelian Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) melalui aplikasi XStar.
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur atas komitmen dan kerja samanya dalam implementasi aplikasi XStar BPH Migas,” ujar Khofifah dalam keterangan tertulis yang diterima di Surabaya, Minggu (4/1/2026).
Khofifah menambahkan, penghargaan ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola energi. Mengingat Jawa Timur merupakan provinsi dengan aktivitas ekonomi tinggi, kebutuhan energi di sektor produktif sangat besar.
“Melalui penguatan pengawasan dan sistem digital, kami ingin memastikan penyaluran BBM bersubsidi tidak melenceng. Subsidi energi harus memberikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar berhak,” tegasnya.
Berdasarkan data BPH Migas, kuota BBM Jawa Timur pada tahun 2025 ditetapkan sebesar 2.715.689 kiloliter (KL) untuk JBT dan 4.358.878 KL untuk JBKP. Adapun realisasi penyalurannya hingga akhir tahun tercatat masing-masing sebesar 2.240.737 KL dan 3.212.481 KL.
Selain digitalisasi, Khofifah menekankan pentingnya sinergi antara Pemprov Jatim dan BPH Migas guna menjaga pasokan bagi sektor-sektor krusial seperti petani, nelayan, dan layanan sosial.
“Sinergi lintas level pemerintahan ini memastikan keamanan pasokan, keandalan stok, serta transparansi di seluruh wilayah Jawa Timur,” imbuhnya.
Menutup pernyataannya, Khofifah menegaskan komitmen Jawa Timur untuk terus mendukung kebijakan ketahanan energi nasional melalui pengawasan ketat di sektor hilir minyak dan gas bumi.
Baca Juga: Mediasi Gagal di PA Bandung! Sidang Cerai Ridwan Kamil dan Atalia Praratya Masuk ke Pokok Perkara
- Share link:
Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) tengah mempercepat penyiapan area pendidikan sebagai layanan terpadu di Ibu Kota Nusan...
Mahasiswa Program Studi Teknik Kimia, Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FTUI), Thegar Setianegara, bersama MAIKRO T...
Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Timothy Ivan Triyono, menegaskan bahwa penanganan bencana di bawah kepemimpi...
Perum Bulog melakukan transformasi besar dalam tata kelola pengadaan pangan nasional. Mulai tahun 2026, Bulog mendorong ...
Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyiapkan skema baru untuk memperkuat stok Cadangan Beras Pemerintah ...
Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution, menginstruksikan empat pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon II) yang...
Kementerian Pertanian (Kementan) terus memacu program optimasi lahan guna meningkatkan produktivitas padi nasional. Prog...
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan potensi pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)...
Perum Bulog resmi menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) untuk menerapkan teknologi terbaru dalam pemelihar...
