Tak Hanya Soal Kuota, Puan: Keterlibatan Perempuan Wujud Penghormatan pada Martabat Manusia

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebijakan afirmatif semata, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

Elara | MataMata.com
Rabu, 11 Juni 2025 | 14:45 WIB
Ketua DPR Puan Maharani pada konferensi internasional bertajuk

Ketua DPR Puan Maharani pada konferensi internasional bertajuk "Peran Perempuan dalam Memperkuat Ketahanan Global dan Memajukan Diplomasi," yang diselenggarakan di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat, pada Selasa (10 Juni 2025). (ANTARA/DPR).

Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebijakan afirmatif semata, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

“Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bukan sekadar afirmasi, tapi penghargaan atas martabat kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama, bukan saling menyingkirkan,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi internasional bertajuk "Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy" di California State University, Sacramento, Amerika Serikat, Selasa (10/6) waktu setempat.

Puan menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, perbedaan jenis kelamin tidak boleh menjadi batasan dalam menentukan peran, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

“Separuh dari populasi Indonesia—sekitar 280 juta jiwa—adalah perempuan. Mereka berkontribusi besar dalam berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga riset dan sains,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung keterlibatan perempuan dalam politik nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

“Pada periode 2019–2024, persentase perempuan di parlemen meningkat dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” imbuhnya.

Indonesia, tambah Puan, juga aktif mendorong kesetaraan gender di forum internasional seperti G20 Parliamentary Forum (P20) dan pertemuan parlemen global lainnya.

“Tidak akan ada kemajuan dan kemakmuran bagi umat manusia jika perempuan tidak turut maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Target 3 Tahun, Yusril Optimistis Indonesia Masuk OECD

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri HAM Natalius Pigai menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah upaya pemenuhan hak dasar warga, bukan p...

news | 14:32 WIB

BPP HIPMI siap menjadi jembatan investasi dan transfer teknologi antara pengusaha muda Indonesia dengan Jerman menyusul ...

news | 10:55 WIB

China mendukung penuh kesepakatan damai tahap pertama antara AS dan Iran yang berujung pada pembukaan kembali Selat Horm...

news | 10:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono membantah kabur saat dialog di UGM berakhir ricuh. Ia mengaku sempat dilempar botol hi...

news | 09:15 WIB

Ketua MK Suhartoyo menegaskan putusan gugatan dana pendidikan untuk Program Makan Bergizi Gratis target rampung Juli 202...

news | 08:30 WIB

Pemerintah tetapkan pagu indikatif Kementerian ESDM tahun anggaran 2027 sebesar Rp27,33 triliun. Simak rincian alokasi p...

news | 07:00 WIB

Jubir Kementerian ESDM Dwi Anggia angkat bicara terkait hoaks yang mencatut namanya soal kenaikan harga Pertamax dan Sol...

news | 06:00 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik demi me...

news | 17:24 WIB

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sukses menggagalkan 11.542 penindakan barang ilegal senilai Rp7,71 triliun hing...

news | 17:21 WIB

Kepala BPI Danantara Rosan Roeslani menyebut koreksi IHSG hingga 40 persen membuat harga saham emiten RI sangat murah da...

news | 17:13 WIB