Tak Hanya Soal Kuota, Puan: Keterlibatan Perempuan Wujud Penghormatan pada Martabat Manusia

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebijakan afirmatif semata, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

Elara | MataMata.com
Rabu, 11 Juni 2025 | 14:45 WIB
Ketua DPR Puan Maharani pada konferensi internasional bertajuk

Ketua DPR Puan Maharani pada konferensi internasional bertajuk "Peran Perempuan dalam Memperkuat Ketahanan Global dan Memajukan Diplomasi," yang diselenggarakan di California State University (CSU), Sacramento, Amerika Serikat, pada Selasa (10 Juni 2025). (ANTARA/DPR).

Matamata.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam pembangunan tidak bisa hanya dimaknai sebagai kebijakan afirmatif semata, melainkan juga sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

“Keterlibatan perempuan dalam pembangunan bukan sekadar afirmasi, tapi penghargaan atas martabat kemanusiaan. Laki-laki dan perempuan harus saling bekerja sama, bukan saling menyingkirkan,” ujar Puan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Rabu (11/6).

Pernyataan itu ia sampaikan dalam konferensi internasional bertajuk "Role of Women in Strengthening Global Resilience and Advancing Diplomacy" di California State University, Sacramento, Amerika Serikat, Selasa (10/6) waktu setempat.

Puan menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Menurutnya, perbedaan jenis kelamin tidak boleh menjadi batasan dalam menentukan peran, karena baik laki-laki maupun perempuan memiliki hak yang setara di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya.

“Separuh dari populasi Indonesia—sekitar 280 juta jiwa—adalah perempuan. Mereka berkontribusi besar dalam berbagai sektor, mulai dari politik, ekonomi, sosial, lingkungan, olahraga, hingga riset dan sains,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menyinggung keterlibatan perempuan dalam politik nasional, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen keterwakilan perempuan.

“Pada periode 2019–2024, persentase perempuan di parlemen meningkat dari 17,3 persen menjadi 21,39 persen,” imbuhnya.

Indonesia, tambah Puan, juga aktif mendorong kesetaraan gender di forum internasional seperti G20 Parliamentary Forum (P20) dan pertemuan parlemen global lainnya.

“Tidak akan ada kemajuan dan kemakmuran bagi umat manusia jika perempuan tidak turut maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Antara)

Baca Juga: Target 3 Tahun, Yusril Optimistis Indonesia Masuk OECD

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mahkamah Konstitusi (MK) RI resmi menolak permohonan uji materi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undan...

news | 14:45 WIB

Pertamina Patra Niaga dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau warga tidak panic buying. Stok BBM nasional dipastikan...

news | 13:30 WIB

KPK menyebut sistem pengadaan barang dan jasa Pemkab Rejang Lebong rentan korupsi dengan skor MCP hanya 61. Simak detail...

news | 13:13 WIB

Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menilai gagasan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai cabang kekuasaan...

news | 12:29 WIB

Komisi III DPR kecam penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus. Sebut aksi ini sebagai perlawanan terha...

news | 12:26 WIB

Baznas RI cetak rekor pengumpulan Zakat Istana 2026 sebesar Rp4,3 miliar. Presiden Prabowo, Wapres Gibran, dan jajaran m...

news | 12:21 WIB

Mendag Budi Santoso meninjau Pasar Rawasari dan memastikan harga bahan pokok seperti beras, minyak goreng, dan daging ay...

news | 09:30 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mempercepat proyek Blok Masela senilai Rp339 triliun. Pemerintah targetkan tender EPC dimu...

news | 08:45 WIB

PT Jasamarga Transjawa Tol berikan diskon tarif tol 30% hingga 46% untuk mudik Lebaran 2026. Cek jadwal, rute Jakarta-Se...

news | 07:15 WIB

Pertamina Patra Niaga dan Kemen ESDM menjamin stok BBM serta LPG di Sulawesi aman terkendali menjelang Idul Fitri 1447 H...

news | 06:00 WIB