Beda Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Soroti Korupsi di Indonesia, Capres 02 justru Kena Hujatan

Matamata.com - Para paslon di Pilpres 2024 baru saja mengikrarkan diri untuk memberantas korupsi pada acara yang dihelat KPK, Rabu (17/1/2024) malam WIB. Gagasan para capres nomor urut 01, 02 dan 03 menarik perhatian.

Namun pernyataan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto paling menarik. Keduanya bahkan dibanding-bandingkan oleh publik bagaimana cara paling tepat memberantas korupsi.

Dalam pernyataannya, Anies Baswedan menyebutkan bahwa pelaku atau pejabat yang terbukti koruptor harus langsung dimiskinkan. Artinya segala barang miliknya hasil dari korupsi disita seluruhnya.

"Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang yang mengatur RUU Perampasan Aset, koruptor harus dimiskinkan tak ada pilihan lain," kata Anies dikutip dari akun Twitter @Yurissa_Samosir, Kamis (18/1/2024).

Sementara Prabowo melihat bahwa masalah korupsi bisa diselesaikan dengan menambah gaji para pejabat itu. Artinya dengan gaji yang tinggi, kebutuhan para pejabat dan keluarga tentu lebih tercukupi.

"Saya melihatnya secara sistemik, realistik. Jadi kualitas hidup pemegang jabatan ini harus diperbaiki. Contoh hakim, di negara maju, hakim-hakim tertinggi, itu dijamin jabatannya seumur hidup, dia berhenti jika sakit, meninggal dan meminta berhenti," ujar Prabowo.

"Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas dan penghasilannya harus sesui, sekarang direksi perusahaan swasta dan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, menteri-menteri yang memegang anggaran negara triliunan, ini yang harus kita dekatkan secara realistis," ujar Prabowo.

Pernyataan Anies dan Prabowo pun menimbulkan perbedaan pendapat. Namun pernyataan Prabowo justru menjadi bumerang.

Publik menilai bahwa Prabowo hanya memperhatikan pejabat negara tanpa memperhatikan bagaimana masyarakatnya.

Perbesar

 

Baca Juga: Koalisi Anies-Ganjar Berpotensi Besar Tumbangkan Prabowo di Pilpres 2024, Ini Hitung-hitungannya

"Beliau lupa atau gimana sih?, Rafael Alun yang tunjangannya sampe Rp50 juta aja masih korupsi banyak banget, itu baru satu tunjangan aja," celetuk netizen pertama.

"Percuma gaji dinaikkan pak, manusia enggak akan pernah puas," sebut lainnya.

"Kenaikan gaji tidak akan membuat pejabat dan aparat hukum berhenti melakukan korupsi. Sebenarnya bisa aja, tapi presentasenya kecil," ujar lainnya.

Hal ini tentu memberikan pandangan baru bagi pemilih yang akan menentukan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Meski begitu bukan berarti rencana Prabowo dalam mengatasi korupsi tak bisa direalisasikan.

Memberantas korupsi pun menjadi agenda yang sejak dulu belum berhasil dilakukan oleh presiden di Indonesia termasuk Jokowi saat ini.

Maka dari itu perlu adanya kesepakatan bersama termasuk dari masyarakat dan kejujuran para pejabat untuk tak mengambil yang bukan miliknya dengan dalih untuk kemakmuran bangsa.