Beda Anies Baswedan dan Prabowo Subianto Soroti Korupsi di Indonesia, Capres 02 justru Kena Hujatan

Anies memilih untuk memiskinkan koruptor, Prabowo memilih untuk memberikan gaji tambahan yang mencukupi untuk pejabat.

Baktora | MataMata.com
Kamis, 18 Januari 2024 | 17:36 WIB
Kolase Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. [Dok.Antara]

Kolase Capres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. [Dok.Antara]

Matamata.com - Para paslon di Pilpres 2024 baru saja mengikrarkan diri untuk memberantas korupsi pada acara yang dihelat KPK, Rabu (17/1/2024) malam WIB. Gagasan para capres nomor urut 01, 02 dan 03 menarik perhatian.

Namun pernyataan Anies Baswedan dan Prabowo Subianto paling menarik. Keduanya bahkan dibanding-bandingkan oleh publik bagaimana cara paling tepat memberantas korupsi.

Dalam pernyataannya, Anies Baswedan menyebutkan bahwa pelaku atau pejabat yang terbukti koruptor harus langsung dimiskinkan. Artinya segala barang miliknya hasil dari korupsi disita seluruhnya.

"Kami melihat perlunya kita menuntaskan undang-undang yang mengatur RUU Perampasan Aset, koruptor harus dimiskinkan tak ada pilihan lain," kata Anies dikutip dari akun Twitter @Yurissa_Samosir, Kamis (18/1/2024).

Sementara Prabowo melihat bahwa masalah korupsi bisa diselesaikan dengan menambah gaji para pejabat itu. Artinya dengan gaji yang tinggi, kebutuhan para pejabat dan keluarga tentu lebih tercukupi.

"Saya melihatnya secara sistemik, realistik. Jadi kualitas hidup pemegang jabatan ini harus diperbaiki. Contoh hakim, di negara maju, hakim-hakim tertinggi, itu dijamin jabatannya seumur hidup, dia berhenti jika sakit, meninggal dan meminta berhenti," ujar Prabowo.

"Pejabat-pejabat yang memegang anggaran besar kualitas dan penghasilannya harus sesui, sekarang direksi perusahaan swasta dan BUMN gajinya jauh lebih besar dari Panglima TNI dari dirjen-dirjen, menteri-menteri yang memegang anggaran negara triliunan, ini yang harus kita dekatkan secara realistis," ujar Prabowo.

Pernyataan Anies dan Prabowo pun menimbulkan perbedaan pendapat. Namun pernyataan Prabowo justru menjadi bumerang.

Publik menilai bahwa Prabowo hanya memperhatikan pejabat negara tanpa memperhatikan bagaimana masyarakatnya.

Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan nomor urut 2, Prabowo Subianto. (kolase Instagram)
Capres nomor urut 1, Anies Baswedan dan nomor urut 2, Prabowo Subianto. (kolase Instagram)

 

Baca Juga: Koalisi Anies-Ganjar Berpotensi Besar Tumbangkan Prabowo di Pilpres 2024, Ini Hitung-hitungannya

"Beliau lupa atau gimana sih?, Rafael Alun yang tunjangannya sampe Rp50 juta aja masih korupsi banyak banget, itu baru satu tunjangan aja," celetuk netizen pertama.

"Percuma gaji dinaikkan pak, manusia enggak akan pernah puas," sebut lainnya.

"Kenaikan gaji tidak akan membuat pejabat dan aparat hukum berhenti melakukan korupsi. Sebenarnya bisa aja, tapi presentasenya kecil," ujar lainnya.

Hal ini tentu memberikan pandangan baru bagi pemilih yang akan menentukan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Meski begitu bukan berarti rencana Prabowo dalam mengatasi korupsi tak bisa direalisasikan.

Memberantas korupsi pun menjadi agenda yang sejak dulu belum berhasil dilakukan oleh presiden di Indonesia termasuk Jokowi saat ini.

Maka dari itu perlu adanya kesepakatan bersama termasuk dari masyarakat dan kejujuran para pejabat untuk tak mengambil yang bukan miliknya dengan dalih untuk kemakmuran bangsa.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa proses pembenahan sistem Coretax terus menunjukkan kemajuan, m...

news | 16:48 WIB

Kejaksaan Agung (Kejagung) membenarkan adanya penggeledahan di kantor Bea Cukai oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidan...

news | 14:30 WIB

Pemerintah berencana mewajibkan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) yang dicampur dengan etanol sebanyak 10 persen atau ...

news | 13:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melaksanakan ziarah ke makam ulama besar K.H. Abbas Abdul Jamil atau lebih dikenal...

news | 12:30 WIB

Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, menyerukan agar Israel segera mematuhi kewajiban hukum intern...

news | 11:30 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui pembentukan Direktora...

news | 10:30 WIB

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa penolakan terhadap keikutsertaan atlet Israel dalam Kejuaraan ...

news | 09:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa penetapan selebgram Lisa Mariana Presley Zulkandar (LM) sebagai ters...

news | 08:30 WIB

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) membuka peluang investasi bagi para pelaku usaha dan in...

news | 07:30 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menelusuri dugaan pengondisian mesin electronic data capture (EDC) dalam penyi...

news | 06:20 WIB