Ade Armando Blunder Bahas Dinasti Politik di Jogja, Kaesang Pangarep Beri Teguran Keras

Ade Armando dianggap tak mengetahui sejarah Jogja di Indonesia.

Baktora | MataMata.com
Rabu, 06 Desember 2023 | 14:48 WIB
Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Ade Armando dan Ketum PSI, Kaesang Pangarep. (Kolase Instagram)

Aksi desakan itu juga dilakukan di depan kantor PSI DIY, di mana paguyuban dan kelompok masyarakat meminta PSI tegas untuk menindak kadernya tersebut.

Pernyataan Ade Armando dinilai salah kaprah terkait dinasti politik yang dimaksud. Mengingat sejarah Jogja merupakan daerah keistimewaan yang memang sejak awal sudah berdiri sebelum Indonesia muncul. Keterkaitan dengan dinasti politik yang dipahami Ade Armando sangat bertolak belakang.

Meski masyarakat Jogja melakukan desakan besar agar PSI dan Ade Armando bertanggung jawab, Raja Keraton, Sri Sultan HB X menanggapi dengan enteng.

"Dinasti atau tidak terserah dari sisi mana masyarakat melihatnya, yang penting bagi kita di DIY itu Daerah Istimewa diakui keistimewaannya dari asal usulnya dan menghargai sejarah itu, itu aja. Bunyi Undang-Undang Keistimewaannya itu," ujar Sultan saat ditemui wartawan di Kompleks Kepatihan, DIY, Senin (4/12/2023).

Sultan menegaskan dalam undang-undang itu tak ada narasi terkait dinasti. Ia juga menyebutkan jika memang ada orang yang menyebutkan Jogja sebagai politik dinasti, ia menantang untuk mengubah undang-undang tersebut.

"Kalimat dinasti atau nggak di situ [Undang-Undang] juga nggak ada, yang penting kita bagian dari Republik dan melaksanakan keputusan Undang-Undang yang ada. Kalau dianggap dinasti ya diubah aja Undang-Undang Dasar," ujar Sultan.

Blundernya Ade Armando membuat PSI kebakaran jenggot. Meski begitu, Ade Armando juga sudah melakukan klarifikasi pada video terbaru yang dia unggah.

Hal itu belum membuat reda polemik yang ia sulut. Hingga kini gerakan warga yang mengatasnamakan warga Jogja masih terus mendesak agar Ade Armando diberi hukuman tegas.

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengalokasikan dana sebesar Rp75 miliar untuk memperbaiki Jalan Sitangkai-Payakumbuh, Su...

news | 18:00 WIB

Menjelang sebulan sebelum gelaran MotoGP di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat pada 35 Oktober 2025, penjual...

news | 17:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah pejabat ke Istana Kepresidenan Jakarta di tengah menguatnya isu perombakan ...

news | 16:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi kabar adanya perombakan Kabinet Merah Putih. Ia me...

news | 15:37 WIB

Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mempersilakan De...

news | 14:15 WIB

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin meresmikan kedatangan kapal perang terbaru TNI Angkatan Laut, KRI Brawijaya-320, ...

news | 13:15 WIB

Komisi III DPR RI menerima daftar nama calon Hakim Agung dari Komisi Yudisial (KY) untuk menjalani uji kelayakan dan kep...

news | 11:10 WIB

Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan bantuan sebesar Rp100 juta untuk pembangunan mushalla dan Rp50 juta untuk perba...

news | 10:00 WIB

Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga beras premium di tingkat konsumen turun menjadi Rp15.733 per kilogram dar...

news | 08:00 WIB

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menginstruksikan pemerintah daerah untuk kembali mengaktifkan sistem keamanan ling...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak