Seleb

Ngotot KPI Dibubarkan, Joko Anwar Ungkap Alasan Sebenarnya

Joko Anwar menjadi salah satu tokoh yang getol meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibubarkan

Yoeni Syafitri Sekar Ayoe

Joko Anwar (MataMata.com/Revi Cofans Rantung)
Joko Anwar (MataMata.com/Revi Cofans Rantung)

Matamata.com - Joko Anwar menjadi salah satu tokoh yang getol meminta Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dibubarkan oleh pemerintah. Rupanya, sutradara film Gundala ini punya alasan sendiri.

"Kalau menurut saya, Indonesia harus mulai—pemerintahnya atau lembaga-lembaga yang merasa memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang dilihat oleh orang Indonesia—harus mulai berpikir bahwa yang namanya penyensoran, pelarangan, atau pengenaan sanksi terhadap tontonan-tontonan itu tidak membuat masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terberdayakan," ujar Joko Anwar, ditemui di Plaza Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9/2019).

"Karena kalau masih ada lembaga yang mengatakan ini boleh ditonton ini nggak boleh ditonton, berarti masyarakat Indonesia masih dianggap sebagai masyarakat yang bodoh. Karena tidak bisa menilai apa yang patut untuk mereka tonton atau oleh keluarga atau anak mereka," sambungnya lagi.

Menurut lelaki 43 tahun itu, masyarakat Indonesia sudah pintar untuk memilih tayangan yang pantas ditonton. Keberadaan KPI pun sebetulnya tidak berarti banyak.

"Masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang bisa memilih tontonan yang baik dan cocok untuk mereka dan keluarga mereka, termasuk anak-anak mereka. Jadi yang namanya KPI menurut saya keberadaannya sudah tidak harus ada di Indonesia. Bubarkan KPI," tutur Joko Anwar.

Joko Anwar [Suara.com/Sumarni]
Joko Anwar [Suara.com/Sumarni]

Seperti diketahui, KPI baru saja merilis sejumlah tayangan yang dinilai melanggar pedoman penyiaran. Beberapa di antaranya promosi film Gundala arahan Joko Anwar hingga film kartun Spongebob Squarepants.

Promo film Gundala dianggap tidak mendidik gara-gara ada kata "bangsat" yang dihadirkan. Sedangkan Spongebob Squarepants, ada adegan pelemparan kue tart yang dinilai KPI sudah mengandung unsur kekerasan. [Sumarni]

Berita Terkait

Berita Terkini

Live Report