Pemerintah Resmi Terbitkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Dokumen Sudah Bisa Diunduh Publik

matamata.com - Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Masyarakat kini dapat mengakses dan mengunduh dokumen lengkap UU tersebut melalui saluran resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keterbukaan akses dokumen ini merupakan hak publik. Langkah ini penting agar pekerja, pencari kerja, hingga pemberi kerja dapat memahami secara langsung aturan ketenagakerjaan yang berlaku.

"Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar menjadi acuan dalam dunia kerja dan membangun hubungan kerja yang adil serta memberikan kepastian hukum," ujar Yassierli di Jakarta, Senin (9/11/2026).

UU Nomor 27 Tahun 2026 memiliki 23 bab dan 313 pasal. Cakupan pengaturannya terbilang komprehensif, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, penggunaan tenaga kerja asing (TKA), hingga pengupahan, hubungan industrial, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), serta dana cadangan pesangon.

Yassierli menambahkan, pelindungan dalam regulasi baru ini dirancang untuk mengawal seluruh tahapan kehidupan kerja seorang buruh atau pekerja.

"Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja (K3), saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja," jelasnya.

Perjalanan regulasi ini dimulai ketika Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan disetujui bersama oleh DPR RI dan Pemerintah dalam Rapat Paripurna pada 6 Oktober 2026. Regulasi tersebut kemudian disahkan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diundangkan pada 28 Oktober 2026.

Dengan berlakunya UU baru ini, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 27 Tahun 2026.

Masyarakat yang ingin mempelajari salinan resmi regulasi ini dapat mengunduhnya secara langsung melalui portal JDIH Kemensetneg. (ANtara)

Baca Juga: Bulog Catat Rekor Penyerapan Beras 4,4 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah