Penyadapan Presiden Prabowo: Bakom Tegaskan Penegakan Hukum dan Kasus Indikasi Makar

matamata.com - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menilai pengusutan kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto merupakan bukti nyata komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum tanpa pandang bulu.

"Penangkapan oknum jenderal penyadap terindikasi makar ini menegaskan bahwa tidak ada lagi pihak yang kebal hukum," ujar Syahganda dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (9/11).

Syahganda menegaskan, pengungkapan kasus ini menjadi peringatan keras bagi seluruh pejabat dan birokrat agar tetap mawas diri, mengingat fasilitas yang mereka nikmati bersumber dari rakyat.

Ia menambahkan, Presiden Prabowo terus menekankan pentingnya keberpihakan negara kepada rakyat kecil, khususnya petani dan nelayan yang menjadi pilar utama ketahanan pangan nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis, seperti Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP), Sekolah Rakyat, Perlindungan Sosial (Perlinsos), Cek Kesehatan Gratis (CKG), hingga penyempurnaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di sektor pertanian, pemerintah juga telah memangkas ratusan regulasi yang selama ini menyulitkan alokasi dan penyaluran pupuk bersubsidi.

"Kini pupuk mudah didapat. Nilai Tukar Petani (NTP) bahkan menembus angka 132, tertinggi sepanjang sejarah," tutur Syahganda.

Ia turut mengklaim bahwa dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo, Indonesia berhasil mencapai swasembada untuk delapan komoditas pangan, dengan tingkat produksi dan cadangan beras nasional berada pada posisi terkuat.

"Perjuangan belum selesai. Persatuan adalah modal terbesar kita," pungkasnya.

Sebelumnya, Kepolisian RI merilis pengungkapan kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo, pimpinan partai politik, tokoh masyarakat, pengusaha, hingga wartawan pada Selasa (3/11). Polisi telah menetapkan sejumlah oknum personel Polri berinisial LSP, AS/ASN, EH, dan SU sebagai tersangka.

Baca Juga: Bulog Catat Rekor Penyerapan Beras 4,4 Juta Ton, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tindakan penyadapan ilegal dan penghapusan bukti elektronik tersebut berpotensi tergolong sebagai ancaman serius terhadap keamanan negara.

"Kami berpendapat apa yang dilakukan ini sudah masuk kategori dan dapat dianggap sebagai perbuatan yang mengarah pada tindakan makar," tegas Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/11). (Antara)