KPK Tangkap Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam OTT Terbaru 2026

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, lembaga antirasuah tersebut mengamankan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, yang sekaligus menandai OTT ke-18 sepanjang tahun 2026.

"Benar," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, saat dikonfirmasi para jurnalis di Jakarta, Rabu (29/7).

Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1 x 24 jam untuk melakukan pemeriksaan intensif guna menentukan status hukum dari pihak-pihak yang terjaring dalam operasi senyap tersebut.

Ironisnya, penangkapan ini terjadi berselang tidak lama dari upaya pencegahan yang pernah dilakukan lembaga antirasuah. Sebelumnya, KPK sempat menggelar rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang dan jajaran Pemkab Pemalang di Gedung Merah Pudih KPK pada 16 Juni 2025.

Dalam pertemuan tersebut, KPK secara khusus menyoroti tiga titik rawan rasuah di lingkungan Pemkab Pemalang, yakni sektor penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.

Menanggapi sorotan tersebut, Anom Widiyantoro kala itu sempat menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan demi kesejahteraan masyarakat. Ia bahkan mengaku menjadikan kasus OTT pendahulunya, Bupati Pemalang periode 2021-2025 Mukti Agung Wibowo, sebagai pelajaran berharga.

"Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama," ujar Anom dalam pertemuan yang digelar pertengahan tahun lalu itu.

Penangkapan terhadap Bupati Pemalang menambah daftar panjang operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sepanjang tahun 2026.

Gelombang penindakan bermula pada 9–10 Januari 2026, ketika KPK menangkap delapan orang terkait dugaan suap pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, untuk periode 2021–2026.

Memasuki bulan yang sama, KPK secara berturut-turut menggelar OTT terhadap Wali Kota Madiun Maidi dan Bupati Pati Sudewo. Sementara itu, pada Februari 2026, lembaga antirasuah meringkus Kepala KPP Madya Banjarmasin serta mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu Rizal yang menjabat sebagai Kakanwil Bea Cukai Sumatera Bagian Barat.

Tak hanya itu, pada bulan yang sama, Ketua PN Depok I Wayan Eka Mariarta bersama Wakil Ketua PN Depok Bambang Setyawan turut terjaring operasi senyap.

Pada Maret 2026 yang bertepatan dengan bulan suci Ramadhan, KPK kembali menciduk tiga kepala daerah dalam operasi berbeda, yakni Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, dan Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.

Menjelang pertengahan tahun, tepatnya April 2026, giliran Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo yang ditangkap, sementara bulan Mei 2026 tercatat nihil dari kegiatan OTT.

Intensitas penindakan kembali meningkat pada Juni 2026 lewat penyerahan diri Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim, disusul OTT terhadap Bupati Muara Enim Edison, penangkapan seorang ASN BPK RI, serta langkah Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby yang memilih menyerahkan diri.

Adapun pada Juli 2026, sebelum mencokok Bupati Pemalang, KPK secara maraton telah melancarkan tiga kali OTT yang menjerat Bupati Langkat Syah Afandin alias Ondim, Bupati Sukoharjo Etik Suryani, dan Bupati Lombok Barat Lalu Ahmad Zaini. (Antara)