Kementan Alokasikan Rp3,2 Triliun untuk Dongkrak Sektor Pertanian dan Kesejahteraan Petani Papua

matamata.com - Kementerian Pertanian (Kementan) berkomitmen menambah anggaran pembangunan pertanian di Papua pada tahun 2026 menjadi sekitar Rp3,2 triliun. Langkah ini diambil untuk memperluas pengembangan komoditas unggulan, meningkatkan kesejahteraan petani, serta memperkuat swasembada pangan nasional.

"Rakyat Papua sudah menikmati peningkatan kesejahteraan yang luar biasa, dan mereka masih butuh tambahan. Saya sampaikan, tolong usulkan, nanti kita siapkan anggaran tambahan tahun depan," ujar Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Amran menjelaskan bahwa komitmen penambahan anggaran tersebut diputuskan setelah dirinya berdialog langsung dengan masyarakat di Wanam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam rangkaian kunjungan kerjanya.

Sebelumnya, pemerintah telah mengalokasikan bantuan pertanian senilai Rp1,3 triliun untuk Papua Selatan pada tahun 2026. Bantuan tersebut meliputi alat dan mesin pertanian (alsintan), pembangunan irigasi, jalan usaha tani, gudang, mesin pengering (dryer), hingga pengembangan lahan pertanian.

Menurut Amran, antusiasme masyarakat Papua terhadap pembangunan sektor pertanian terus meningkat. Bahkan, sejumlah kepala daerah bersama perwakilan petani dari Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan datang langsung ke Jakarta untuk mengusulkan program serupa.

Merespons hal itu, Kementan menyesuaikan alokasi anggaran agar selaras dengan karakteristik daerah masing-masing. Papua Pegunungan dan Papua Tengah, misalnya, akan mendapat masing-masing 100 ribu paket peralatan pertanian untuk mendukung komoditas ubi. Sementara wilayah lain akan difokuskan pada pengembangan kopi, kakao, sagu, hingga kedelai.

Secara akumulatif, total dukungan pemerintah untuk sektor pertanian di Papua dalam dua tahun terakhir telah mencapai sekitar Rp5,3 triliun. Amran menegaskan, seluruh proyek ini sepenuhnya didanai anggaran negara dan hasilnya seratus persen untuk masyarakat.

"Pemerintah yang kerjakan, anggaran dari pemerintah. Setelah jadi, semua ini milik rakyat,” tegas Amran.

Program ini mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat. Tokoh masyarakat Wanam, Mama Yasinta, mengungkapkan bahwa kehadiran program pembangunan ini merupakan harapan baru yang telah lama dinantikan warga kampung.

"Aspirasi masyarakat yang selama ini kami tunggu dan kami rindu, akhirnya lewat kuasa Tuhan kami bisa bertemu (dengan Mentan)," ungkap Mama Yasinta.

Senada dengan itu, Kepala Kampung Wanam sekaligus pemilik hak ulayat, Arnold Awalik, menyatakan bahwa masyarakat menerima sepenuhnya program pemerintah di atas tanah ulayat mereka. Pembangunan sawah dinilai menjadi jalan bagi masyarakat adat untuk keluar dari kemiskinan.

“Kami dari Kelompok Tani Yeloko 1 dan Yeloko 2 dari Kampung Wanam menyatakan menerima program pemerintah di atas tanah ulayat kami. Kami sudah punya alat, tetapi belum punya lahan persawahan pribadi. Kami ingin punya lahan sendiri supaya orang Papua di Wanam bisa sejahtera,” tutur Arnold.

Merespons dukungan konkret tersebut, Mentan Amran langsung menyetujui usulan pembukaan lahan sawah seluas 250 hektare di Wanam dan memastikan pengerjaannya dimulai tahun ini. Kementan juga akan menambah bantuan traktor, membangun jaringan irigasi, serta menerapkan teknologi pertanian modern.

“Insyaallah selesai tahun ini. Kami yang bertanggung jawab. Nanti kami kirim traktor lagi, irigasi dibangun, teknologi modern juga diterapkan di Wanam sehingga masyarakat bisa menikmati hasil pertanian yang lebih baik,” pungkas Amran. (Antara)