ESDM Sempat Tahan Ekspor Batu Bara demi Amankan Listrik PLN

Kementerian ESDM sempat menahan ekspor batu bara demi mengamankan pasokan listrik PLN. Kini ekspor normal kembali dan pengawasan DMO diperketat.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Juni 2026 | 16:04 WIB
Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026). (ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah)

Juru Bicara Kementerian ESDM Dwi Anggia dalam konferensi pers percepatan program strategis pemerintah di Auditorium Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta, Rabu (17/6/2026). (ANTARA/HO-Badan Komunikasi Pemerintah)

Matamata.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sempat menahan sementara ekspor batu bara kalori tertentu. Langkah ini dilakukan guna mengamankan pasokan energi primer untuk pembangkit listrik PT PLN (Persero).

"Langkah ini diambil sebagai bagian dari fungsi pengawasan Kementerian ESDM sebagai regulator," ujar Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, dalam keterangan resminya yang dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Hingga saat ini, pemerintah mencatat sekitar 141 juta metrik ton (MT) batu bara telah diamankan. Angka tersebut mencakup sebagian besar dari total kebutuhan tahunan PLN yang mencapai 154 juta MT.

Dwi Anggia memastikan, saat ini kegiatan ekspor batu bara telah berjalan normal seiring dengan membaiknya kondisi pasokan untuk operasional pembangkit listrik di dalam negeri.

Meski situasi telah kondusif, pemerintah berkomitmen memperketat pengawasan pengadaan energi primer PLN demi memitigasi risiko gangguan listrik di masa mendatang. Pengawasan ini akan melibatkan tim gabungan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian ESDM, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, serta PLN.

Menurut Anggia, pengetatan ini merupakan langkah wajar demi memastikan kepatuhan para pengusaha terhadap kewajiban pasar domestik atau Domestic Market Obligation (DMO).

"Langkah pengawasan bersama BPKP, Kementerian ESDM, dan PLN ini dilakukan untuk memastikan kewajiban DMO dilaksanakan dengan semestinya, sehingga ketersediaan pasokan batu bara untuk tenaga listrik tetap terjaga," tambkahnya.

Pemerintah menegaskan tidak ada aturan baru terkait pembatasan tambahan karena kerangka regulasi yang ada dinilai sudah memadai.

Saat ini, fokus utama pemerintah adalah penegakan hukum yang efektif, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang mengatur kebijakan DMO. (Antara)

Baca Juga: Menbud Fadli Zon Sebut Indonesia Masih Kekurangan 7.500 Layar Bioskop

×
Zoomed
TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menambah penempatan dana pemerintah (SAL) hingga Rp400 triliun di bank Himbara de...

news | 16:22 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon sebut Indonesia masih kekurangan 7.500 layar bioskop. Intip peluang investasi industri film...

news | 14:51 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Satgas siap menggandeng Polri untuk memetakan ...

news | 13:19 WIB

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp100 miliar dalam APBD untuk program beasiswa LPDP khusus Jakarta. Simak ku...

news | 13:15 WIB

Menlu Italia Antonio Tajani membantah keras klaim Sekjen NATO Mark Rutte terkait penggunaan pangkalan militer Italia ole...

news | 12:41 WIB

KPK limpahkan berkas tahap II tersangka terakhir kasus suap Ditjen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo. Kasus ini turut meny...

news | 12:38 WIB

Menhut Raja Juli Antoni bentuk Satgas khusus demi targetkan 13 taman nasional mandiri finansial pada 2030 melalui skema ...

news | 09:15 WIB

Iran diduga menembaki kapal kargo berbendera Singapura di Selat Hormuz tanpa peringatan. Insiden ini mengancam memorandu...

news | 09:11 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo memastikan kendala pasokan batu bara kalori menengah untuk...

news | 06:00 WIB

Pakar nuklir AS Dr. Kelle Barfield sebut Indonesia tak mulai dari nol dalam pengembangan energi nuklir sipil. AS siap bo...

news | 18:31 WIB