Mensesneg Prasetyo Hadi Resmi Ditunjuk Jadi Ketua Satgas Mitigasi PHK

Mensesneg Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satgas Mitigasi PHK. Satgas siap menggandeng Polri untuk memetakan industri dan mencegah gelombang PHK.

Elara | MataMata.com
Jum'at, 26 Juni 2026 | 13:19 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kiri) serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (keempat kiri) menyampaikan keterangan kepada pers terkait Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (kedua kiri) serta Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (keempat kiri) menyampaikan keterangan kepada pers terkait Satuan Tugas Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya

Matamata.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi resmi ditunjuk menjadi Ketua Satuan Tugas (Satgas) Mitigasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Keputusan ini diambil usai Satgas Mitigasi PHK dan perwakilan pemerintah menggelar rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (26/6/2026).

"Semua bersepakat memohon kami untuk menjadi ketua Satgas Mitigasi PHK oleh karena dianggap dapat menjembatani berbagai pihak dan berbagai stakeholder (pemangku kepentingan) terkait," ujar Prasetyo dalam jumpa pers usai rapat.

Prasetyo menjelaskan, setelah proses pembentukan yang berjalan selama setahun terakhir, Satgas Mitigasi PHK kini mulai bergerak memetakan persoalan industri. Langkah ini diambil sebagai upaya nyata untuk mencegah terjadinya gelombang PHK di Indonesia.

Dalam eksekusinya, Satgas Mitigasi PHK akan berkolaborasi erat dengan Desk Ketenagakerjaan Polri. Kerja sama ini difokuskan pada monitoring dan pertukaran data mengenai perusahaan-perusahaan yang dinilai berpotensi melakukan PHK.

Satgas akan melakukan mitigasi secara spesifik one-by-one terhadap perusahaan yang bermasalah. Selain pencegahan, Satgas juga memberikan perhatian khusus pada perusahaan yang sudah telanjur melakukan PHK namun belum menyelesaikan kewajibannya kepada hak-hak pekerja.

"Kita mitigasi satu per satu karena permasalahan PHK tidak selalu berkenaan dengan masalah suplai bahan baku, misalnya gas atau batu bara. Kadang-kadang juga ada permasalahan konflik internal manajemen perusahaan. Namun, apa pun penyebabnya, menjadi tugas kita untuk bersama-sama melakukan mitigasi," tegas Prasetyo.

Rapat koordinasi strategis ini dihadiri oleh sejumlah tokoh kunci. Dari jajaran pemerintah, hadir Mensesneg Prasetyo Hadi dan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli.

Turut hadir Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta perwakilan Desk Ketenagakerjaan Polri.

Sementara itu, pihak DPR RI diwakili oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Dasco menegaskan komitmen penuh parlemen untuk mengawal dan bekerja sama dengan pemerintah dalam menekan angka PHK di Tanah Air.

Baca Juga: Italia Tegaskan Tak Terlibat Operasi Militer AS terhadap Iran

"Nanti Satgas Mitigasi PHK, pihak pemerintah, dan DPR akan rutin bertemu untuk berkoordinasi. Untuk sehari-hari di DPR nanti akan dipimpin langsung oleh Pak Cucun Syamsurijal," pungkas Dasco. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran Rp100 miliar dalam APBD untuk program beasiswa LPDP khusus Jakarta. Simak ku...

news | 13:15 WIB

Menlu Italia Antonio Tajani membantah keras klaim Sekjen NATO Mark Rutte terkait penggunaan pangkalan militer Italia ole...

news | 12:41 WIB

KPK limpahkan berkas tahap II tersangka terakhir kasus suap Ditjen Bea Cukai, Budiman Bayu Prasojo. Kasus ini turut meny...

news | 12:38 WIB

Menhut Raja Juli Antoni bentuk Satgas khusus demi targetkan 13 taman nasional mandiri finansial pada 2030 melalui skema ...

news | 09:15 WIB

Iran diduga menembaki kapal kargo berbendera Singapura di Selat Hormuz tanpa peringatan. Insiden ini mengancam memorandu...

news | 09:11 WIB

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Dirut PLN Darmawan Prasodjo memastikan kendala pasokan batu bara kalori menengah untuk...

news | 06:00 WIB

Pakar nuklir AS Dr. Kelle Barfield sebut Indonesia tak mulai dari nol dalam pengembangan energi nuklir sipil. AS siap bo...

news | 18:31 WIB

Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menargetkan penerbangan Indonesia mulai m...

news | 18:27 WIB

Mendes PDT Yandri Susanto bakal memutakhirkan program Jaga Desa ke sistem digital. Langkah ini diambil untuk mendongkrak...

news | 18:24 WIB

Istri mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas, Eny Retno Yaqut, mengapresiasi langkah KPK yang mengabulkan pembantaran penahana...

news | 12:54 WIB