Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Pajak Rumah Kontrakan dan Sewa Properti

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada kebijakan baru terkait pemungutan pajak rumah kontrakan. Simak klarifikasi resmi dari Kemenkeu dan DJP di sini.

Elara | MataMata.com
Rabu, 12 Agustus 2026 | 17:35 WIB
Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Pajak Rumah Kontrakan dan Sewa Properti

Menkeu Purbaya Buka Suara Soal Pajak Rumah Kontrakan dan Sewa Properti

matamata.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tidak ada perintah atau arahan khusus untuk memungut pajak baru yang menyasar bisnis rumah kontrakan maupun sewa properti.

"Kalau kita akan mengejar (pajak) kontrakan, tidak ada perintah seperti itu," ujar Purbaya saat ditemui awak media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/8/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan perpajakan saat ini berjalan normal sebagaimana aturan yang telah berlaku (business as usual). Setiap wajib pajak tetap berkewajiban membayar Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan yang mereka terima. Namun, pemerintah belum memiliki rencana untuk menambah skema pajak baru khusus pemilik sewa properti.

"Tidak ada secara khusus kita akan mengejar kontrakan. Biasa saja, business as usual. Namun normalnya, kalau ada pendapatan, tentu bayar pajak," kata Purbaya.

Pernyataan Menkeu ini memperkuat klarifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan terkait isu yang belakangan beredar di masyarakat.

Sebelumnya, Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP, Inge Diana Rismawanti, menegaskan pihaknya belum menyusun program kerja spesifik untuk tahun 2027 yang menargetkan pemilik rumah sewa.

"Hingga saat ini, belum terdapat usulan program kerja spesifik DJP pada tahun 2027 yang secara khusus menyasar pemilik rumah kontrakan atau properti sewa," ujar Inge di Jakarta, Senin (10/8/2026).

Inge menerangkan, simpang siur informasi ini bermula dari Forum Komunikasi Publik RUU APBN 2027. Dalam forum tersebut, dibahas arah kebijakan umum untuk memperkuat basis perpajakan dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penghasilan dari sewa properti sempat dijadikan salah satu contoh objek pajak yang sudah ada.

"Penghasilan dari penyewaan tanah dan/atau bangunan pada dasarnya memang sudah menjadi objek Pajak Penghasilan (PPh) sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi, ini bukan pengenaan jenis pajak baru," tegas Inge. (Antara)

Baca Juga: Pemerintah Alokasikan Anggaran Rp4,14 Triliun untuk Magang Nasional Angkatan 2

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Zarima Mirafsur membantah isu putranya, Yusuf Kartiko, dipecat dari stasiun TV swasta imbas menjadi saksi kasus Betrand ...

news | 16:45 WIB

Vin Diesel mengaku sempat diusir pihak studio saat mengusulkan penggarapan sekuel Fast and Furious secara bersamaan, seb...

news | 16:30 WIB

Arumi Bachsin membagikan cerita menjaga keharmonisan rumah tangga bersama Emil Dardak. Ia kerap mencuri waktu makan sian...

news | 16:00 WIB

Bareskrim Polri menggeledah sejumlah lokasi di Bogor dan Tangerang terkait kasus dugaan makar yang menyeret Listyo Sigit...

news | 15:30 WIB

Indonesia dan Tiongkok sepakati investasi strategis senilai USD 71,8 miliar (Rp1.300 triliun) di Shenzhen, mencakup proy...

news | 15:06 WIB