KPK Imbau Pejabat Baru Dilantik Presiden Prabowo Segera Lapor LHKPN

matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengimbau para pejabat yang baru dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto untuk segera melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Kewajiban ini berlaku baik bagi pejabat baru maupun pejabat yang telah mengakhiri masa jabatannya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan bahwa pelaporan LHKPN merupakan bentuk komitmen nyata dalam pencegahan korupsi dan transparansi publik.

"Kepatuhan dalam pelaporan LHKPN menjadi wujud komitmen transparansi atas harta kekayaan seorang penyelenggara negara, sekaligus ruang bagi publik untuk turut melakukan pengawasan," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Budi mengingatkan agar para penyelenggara negara yang baru dilantik maupun yang purnatugas menyerahkan LHKPN paling lambat dua bulan sejak tanggal pengangkatan atau berakhirnya masa jabatan.

Selain itu, KPK mengimbau masyarakat untuk aktif memantau keterbukaan informasi mengenai harta kekayaan para pejabat negara melalui saluran resmi e-LHKPN.

"KPK mengajak masyarakat turut memanfaatkan keterbukaan informasi LHKPN sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawal integritas penyelenggara negara," tambah Budi.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri, wakil menteri, kepala lembaga, hingga anggota Dewan Pertimbangan Presiden pada 1–2 Oktober 2026.

Beberapa nama yang dilantik antara lain Bahlil Lahadalia, Sugiono, Dudung Abdurachman, Arrmanatha Christiawan Nasir, Sarmuji, Drajad Hari Wibowo, Pratikno, Hatta Rajasa, Budi Gunawan, Bambang Soesatyo, Ignasius Jonan, hingga Rocky Gerung. (Antara)