Belanja Bahan Baku MBG 2026 Capai Rp 145 Triliun, BGN Libatkan UMKM dan Petani Lokal Lewat Loka MBG
matamata.com - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Sudaryono mengungkapkan, total belanja bahan baku untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada 2026 menembus angka Rp 145 triliun dalam setahun.
Besarnya anggaran tersebut diharapkan tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui, tetapi juga menggerakkan roda perekonomian masyarakat di tingkat desa hingga kecamatan.
"Untuk bahan baku saja di tahun 2026 ini, total dana yang dibelanjakan untuk membeli bahan baku lebih dari Rp 145 triliun dalam satu tahun," ujar Sudaryono saat menghadiri pengukuhan pengurus DPD APPSI Jambi, dikutip dari siaran pers, Jumat (20/11/2026).
Menurut Sudaryono, masifnya perputaran dana APBN melalui program MBG harus mampu menciptakan permintaan pasar bagi produk lokal sekaligus membuka lapangan kerja baru. Oleh karena itu, BGN berupaya memprioritaskan petani, peternak, pedagang pasar tradisional, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok dapur MBG.
Guna memastikan distribusi belanja bahan baku berjalan tepat sasaran dan tidak dimonopoli perusahaan besar, BGN tengah menyiapkan platform digital bernama Loka MBG.
"Kami sedang membuat semacam aplikasi bernama Loka MBG untuk memastikan semuanya berjalan baik. Jangan sampai dapur-dapur ini membeli dari tempat yang jauh atau dari korporasi yang memang sudah besar," tegas Sudaryono.
Ia menambahkan, Presiden menginginkan anggaran MBG yang besar tersebut benar-benar memicu pertumbuhan ekonomi daerah. BGN pun mendorong keterlibatan rekanan terverifikasi dari daerah, mulai dari koperasi peternak ayam dan susu, hingga asosiasi petani pemasok beras dan sayuran.
Meski demikian, Sudaryono menekankan bahwa pelibatan produsen lokal wajib diimbangi dengan mekanisme yang menjaga stabilitas harga. Dengan begitu, petani dan peternak mendapatkan harga jual yang layak, sementara masyarakat sebagai konsumen tetap terlindungi dari lonjakan harga pangan yang tidak wajar.