Ratusan Manajer Koperasi Merah Putih Mundur, Ombudsman Soroti Penempatan dan Klinik Pratama

Ombudsman RI mengungkap alasan mundurnya ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akibat jarak domisili serta menyoroti aturan klinik pratama.

Elara | MataMata.com
Kamis, 19 November 2026 | 14:00 WIB
Ratusan Manajer Koperasi Merah Putih Mundur, Ombudsman Soroti Penempatan dan Klinik Pratama

Ratusan Manajer Koperasi Merah Putih Mundur, Ombudsman Soroti Penempatan dan Klinik Pratama

matamata.com - Ombudsman Republik Indonesia (RI) merespons kabar mundurnya ratusan manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang sempat menjadi sorotan di media sosial. Berdasarkan penelusuran Ombudsman, keputusan mundur tersebut dipicu oleh lokasi penempatan yang dinilai terlalu jauh dari domisili keluarga mereka.

Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Kami sudah sampaikan ke PT Agrinas. Memang ada beberapa teman-teman manajer koperasi yang mundur karena lokasinya tidak sesuai atau jauh dari keluarganya," ujar Radian dalam konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026).

Menurut Radian, PT Agrinas Pangan Nusantara telah mengambil langkah mitigasi dengan menerapkan mekanisme relokasi penempatan berbasis jarak tempat tinggal. Ia menilai kebijakan relokasi tersebut sebagai solusi yang tepat agar operasional KDKMP tidak terhambat.

Meski demikian, Ombudsman tetap mendorong percepatan operasional koperasi di lapangan sesuai ketentuan yang berlaku. "Sekali lagi kami mendorong agar operasional KDKMP ini segera berjalan sesuai dengan aturan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Radian juga menanggapi kekhawatiran publik terkait potensi tumpang tindih layanan antara puskesmas dengan rencana pembentukan klinik pratama di KDKMP. Ia menegaskan, rencana tersebut dapat dijalankan sepanjang memiliki payung hukum yang jelas dan dikoordinasikan lintas kementerian.

"Kalau itu sudah diamanatkan di dalam aturan, misalnya dalam Inpres, dan sudah dikoordinasikan dengan kementerian terkait, maka kami melihat hal itu bisa dilakukan," terang Radian.

Ia menambahkan, fokus pengawasan Ombudsman adalah mencegah terjadinya maladministrasi berupa pelanggaran prosedur maupun penundaan berlarut. Pihaknya akan memastikan seluruh pelaksanaan di lapangan selaras dengan regulasi turunan dari Kementerian Koperasi dan Kementerian Kesehatan.

"Kami melihat bagaimana proses di lapangan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau tidak. Itu yang menjadi pegangan kami," tegasnya.

Sebagai informasi, Kementerian Koperasi (Kemenkop) sebelumnya mencatat sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagai manajer KDKMP. Sementara itu, tercatat 159 orang menolak penempatan dan 1.550 orang terkendala proses administrasi hingga melewati batas waktu, sehingga mengajukan permohonan penawaran (offering) ulang.

Baca Juga: RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Komisi III Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad

Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kemenkop, Destry Anna Sari, menjelaskan proses penawaran ulang bagi ribuan calon manajer tersebut telah ditutup pada pertengahan Oktober lalu.

"Agrinas melakukan proses penawaran di tiga lokasi baru yang bangunannya sudah tersedia. Prosesnya baru ditutup semalam, jadi saya belum mendapat pembaruan data mengenai pilihan dari 1.550 orang tersebut," ujar Destry dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2026).

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI mengesahkan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna hari ini (19/11/2026) setelah penantian 18 tahun. Simak per...

news | 13:36 WIB

DJ Khaled sukses menurunkan berat badan hingga 34 kg di usia 50 tahun. Simak rahasia diet DJ Khaled lewat kombinasi obat...

news | 11:30 WIB

Sinopsis lengkap film The Hunger Games: Sunrise on the Reaping (2026) yang mengisahkan masa muda Haymitch Abernathy di a...

news | 11:00 WIB

Fraksi PKS di Komisi III DPR RI menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna hari ini (19/11/2026), m...

news | 10:30 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri jamuan makan malam KTT APEC 2026 di Shenzhen, China. Prabowo disambut Presiden X...

news | 10:14 WIB