RUU Perampasan Aset Disahkan Hari Ini, Komisi III Apresiasi Peran Sufmi Dasco Ahmad
matamata.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dijadwalkan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna pada Kamis (19/11/2026).
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menegaskan bahwa pengesahan regulasi ini mengakhiri penantian publik selama 18 tahun.
"Insyaallah pukul 09.30 WIB ini kita akan mengesahkan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang dalam sidang paripurna. Ini penantian rakyat yang sudah berlangsung 18 tahun serta hasil kerja panjang Komisi III periode ini sejak September 2025," ujar Habiburokhman kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Habiburokhman menyampaikan apresiasi khusus kepada Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam), Sufmi Dasco Ahmad, yang dinilai mengawal ketat proses legislasi sejak tahap awal hingga menjelang pengesahan.
"Secara khusus, kami pimpinan dan anggota Komisi III menyampaikan terima kasih kepada Wakil Ketua DPR Korpolkam Sufmi Dasco Ahmad yang mengawal ketat pembentukan UU ini sejak awal hingga pengesahan hari ini," tutur Habiburokhman.
Ia mengungkapkan bahwa percepatan pembahasan bermula pada Agustus 2025 ketika Dasco memanggil pimpinan Komisi III untuk segera memprioritaskan penyusunan regulasi tersebut. Bahkan, Dasco meminta Komisi III tetap menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di tengah masa reses demi mengejar target penyelesaian.
"Beliau meminta kami tetap melaksanakan RDPU walau di masa reses. Beliau juga yang memimpin langsung pengambilan keputusan tingkat pertama kemarin di Komisi III DPR," imbuhnya.
Langkah menuju pengesahan paripurna ini menyusul kesepakatan bersama antara Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat pengambilan keputusan tingkat I pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi di DPR menyatakan persetujuannya agar draf RUU Perampasan Aset dibawa ke pembicaraan tingkat II.
Rapat tingkat I tersebut dipimpin langsung oleh Sufmi Dasco Ahmad bersama dua Wakil Ketua DPR lainnya, Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati. Turut hadir jajaran pimpinan Komisi III, yakni Habiburokhman, Rano Alfath, dan Dede Indra Permana.
Sementara itu, pihak pemerintah diwakili oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej, serta perwakilan Kementerian Keuangan dan Kementerian PAN-RB.
Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej menyatakan bahwa pemerintah menyambut baik selesainya pembahasan tingkat pertama. Menurutnya, instrumen perampasan aset sangat krusial untuk mengoptimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi dan kejahatan ekonomi lainnya.
"Kami mewakili Presiden menyetujui, menyambut baik, serta menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas diselesaikannya RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada pembicaraan tingkat satu untuk diteruskan ke rapat paripurna DPR RI," kata Eddy.