Penantian 18 Tahun Berakhir Hari Ini, PKS Pastikan Kawal RUU Perampasan Aset hingga Sah
matamata.com - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M. Nasir Djamil, menyatakan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi bukti komitmen kelembagaan parlemen.
Ia menegaskan, regulasi pemberantasan korupsi yang telah dinanti masyarakat selama 18 tahun ini siap disahkan menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI hari ini, Kamis (19/11/2026).
"Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk diteruskan pada pembicaraan tingkat dua dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk disahkan menjadi undang-undang," ujar Nasir kepada wartawan di Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Menurut Nasir, komitmen institusional DPR harus diwujudkan dengan menuntaskan proses legislasi hingga tahap pengesahan agar harapan publik terhadap hadirnya instrumen hukum perampasan aset tidak kembali tertunda.
"Komitmen dan tanda tangan yang dibubuhkan oleh pimpinan DPR bukanlah komitmen dan tanda tangan personal, melainkan komitmen dan tanda tangan institusional," tegas legislator asal Daerah Pemilihan (Dapil) Aceh tersebut.
Ia berharap kehadiran undang-undang ini membawa dampak nyata bagi upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Tanah Air. "Mudah-mudahan ini adalah kabar baik bagi kita semua dan rakyat Indonesia, bahwa rancangan undang-undang yang sudah lama ditunggu—usianya lebih kurang 18 tahun—akhirnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama, Nasir turut mengapresiasi kontribusi pakar, akademisi, mahasiswa, serta berbagai elemen masyarakat yang memberikan masukan selama proses pembahasan.
Ia juga menyoroti sinergi antara pemerintah, panitia kerja (panja), tim perumus, tim sinkronisasi, dan insan pers yang terus mengawal dinamika penyusunan draf regulasi tersebut.
"Jadi, kami ingin tegaskan tidak ada hal yang ditutupi dari pembahasan ini," ucap Nasir memastikan transparansi proses legislasi.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI bersama pemerintah telah menggelar rapat pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (18/11/2026). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.
Dalam rapat kerja tersebut, seluruh fraksi di DPR menyatakan sepakat agar RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dibawa ke Rapat Paripurna terdekat untuk disahkan menjadi undang-undang.