KPK Periksa Dua Dirjen Kementerian ATR/BPN sebagai Saksi Kasus Suap HGB
matamata.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua Direktur Jenderal (Dirjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada Rabu (18/11/2026). Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) di lingkungan kementerian tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Dua pejabat tinggi yang dipanggil adalah Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah berinisial A serta Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang berinisial VEJ.
"Pemeriksaan bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, atas nama A selaku Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, serta VEJ selaku Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang," ujar Budi kepada wartawan di Jakarta, Rabu (18/11).
Selain kedua dirjen tersebut, penyidik juga memeriksa Direktur Pengaturan dan Penetapan Hak atas Tanah dan Ruang ATR/BPN berinisial MR untuk perkara yang sama.
Di hari yang sama, KPK turut menjadwalkan pemeriksaan terhadap seorang saksi dari pihak swasta berinisial REY. Namun, hingga pukul 13.04 WIB, yang bersangkutan belum tercatat hadir di Gedung Merah Putih.
Pemeriksaan hari ini merupakan kelanjutan dari maraton pemanggilan saksi yang dilakukan penyidik sepanjang pekan ini. Pada Selasa (17/11), KPK telah memeriksa Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) ATR/BPN Jambi berinisial H, Kakanwil ATR/BPN Sulawesi Selatan berinisial W, notaris berinisial JSU, dan Direktur Utama PT Alia Digital Printex berinisial LA.
Selain nama-nama tersebut, penyidik pada Selasa kemarin juga memeriksa jajaran pejabat dan mantan pejabat Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bandung Barat, yakni mantan Kakantah GJ, Kakantah DS, Kepala Seksi Survei dan Pemetaan ZM, serta mantan Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran berinisial C. Dua perwakilan PT Bela Parahiyangan Investindo, yakni Manager Accounting EL dan pegawai NR, juga turut diperiksa.
Sehari sebelumnya, Senin (16/11), KPK memanggil Koordinator Kelompok Substansi Penetapan Hak Atas Tanah Kantah Kabupaten Bogor I berinisial A bersama enam petinggi dan staf PT Bela Parahiyangan Investindo.
Mereka adalah Manajer Legal AAN, Manajer Pemasaran JID, Manajer TI dan PR YWK, Manajer Keuangan SR, serta dua pegawai berinisial LSP dan YS.
Penyidikan ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026 lalu. Operasi senyap tersebut membongkar dugaan suap pengurusan HGB milik PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Baca Juga: Sekjen ASEAN Desak Percepatan Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap Lintas Batas
Sehari pasca-OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Dari unsur penyelenggara negara, KPK menjerat Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN berinisial L, Kepala Kantah Kabupaten Bogor I berinisial SCM, serta mantan Bupati Kebumen berinisial AS.
Sementara dari pihak swasta dan politikus, tersangka yang ditetapkan meliputi Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk berinisial APA, perantara Summarecon berinisial RP, Ketua DPP Partai Golkar berinisial FEF alias FA, serta dua pihak swasta lainnya berinisial E dan MF.
Sebelumnya, tim penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi pada pertengahan hingga akhir September 2026 untuk mengamankan barang bukti.
Lokasi tersebut mencakup ruang kerja tersangka L, ruang kerja dua saksi dirjen hari ini (VEJ dan A) di Kementerian ATR/BPN, kantor PT Summarecon Agung Tbk di Jakarta dan Bogor, rumah tersangka L di Bekasi dan Nganjuk, Kantah Kota Mojokerto, Kanwil BPN Jawa Timur, hingga kantor PT Bela Parahiyangan Investindo di Kabupaten Bandung Barat.
(Antara)