RUU Perampasan Aset Disetujui Komisi III DPR Dibawa ke Rapat Paripurna, Ini Poin Pentingnya
matamata.com - Komisi III DPR RI bersama pemerintah menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI. Keputusan ini menandai selesainya pembicaraan tingkat I sebelum RUU tersebut resmi disahkan menjadi undang-undang.
Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat kerja (raker) Komisi III DPR RI bersama pemerintah yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
"Apakah naskah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat dilanjutkan pada tingkat II yang akan dijadwalkan dalam rapat paripurna terdekat?" tanya Dasco dalam rapat yang langsung dijawab setuju oleh seluruh peserta.
Sebelum ketok palu persetujuan dilakukan, seluruh fraksi partai politik di Komisi III telah menyampaikan pandangan mini fraksi mereka. Wakil Menteri Hukum Eddy Hiariej yang hadir mewakili pemerintah juga turut menyampaikan pandangan dan persetujuannya terhadap draf regulasi tersebut.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memaparkan bahwa proses pembahasan RUU Perampasan Aset mencakup 10 pokok bahasan utama. Salah satu poin krusialnya adalah perluasan jangkauan aturan yang menyasar tindak pidana penipuan atau penggelapan berbasis teknologi informasi yang merugikan masyarakat luas.
"Seperti investasi bodong, perdagangan saham bodong yang jumlah korbannya sangat banyak dan menanti keadilan," kata Habiburokhman usai rapat.
Selain menyasar kejahatan siber dan finansial, RUU ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus ancaman pidana pokok bagi para pelaku korupsi maupun tindak pidana lainnya, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Dari sisi tata kelola, RUU Perampasan Aset juga mengatur tugas dan kewenangan badan khusus yang berkompeten dalam mengelola aset hasil kejahatan secara profesional dan akuntabel.
Kewenangan tersebut mencakup seluruh siklus pengelolaan, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
"Syukur alhamdulillah atas selesainya pembahasan RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk mendukung efektivitas sistem penegakan hukum dan sistem peradilan pidana kita," ujar Habiburokhman.
Baca Juga: Sekjen ASEAN Desak Percepatan Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap Lintas Batas
(Antara)