Pemerintah Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Turki, Targetkan Serapan Jutaan Ton Emisi

Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru di Kalimantan Utara, Pantura Jawa, dan Belitung Timur pada COP31 Turki untuk memulihkan ekosistem pesisir.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 November 2026 | 10:00 WIB
Pemerintah Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Turki, Targetkan Serapan Jutaan Ton Emisi

Pemerintah Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Turki, Targetkan Serapan Jutaan Ton Emisi

matamata.com - Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru (blue carbon) di sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11). Kolaborasi lintas kementerian ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.

Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa ketiga proyek strategis tersebut berlokasi di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan Belitung Timur.

"Proyek pertama di Kalimantan Utara mendapatkan pendanaan dari program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) melalui Bank Dunia dengan donor dari Denmark senilai sekitar 4 juta dolar AS. Dana ini sudah mencakup peningkatan kapasitas (capacity building) dan pelaksanaan proyek," ujar Diaz dalam keterangannya.

Proyek M4CR di Kalimantan Utara yang turut dikelola Kemenko Bidang Pangan ini mencakup area seluas 43.000 hektare. Diaz memperkirakan potensi karbon yang dapat diimbangi (offset) dari kawasan ini mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida ($CO_2e$) menggunakan standar sertifikasi Verra.

Sementara itu, dua proyek lainnya berada di bawah pengelolaan KKP, yakni di kawasan Pantura Jawa seluas 81.000 hektare dan Belitung Timur seluas 14.000 hektare.

"Khusus di Belitung Timur, ekosistemnya tidak hanya mencakup mangrove, tetapi juga padang lamun. Ini akan menjadi percontohan yang sangat baik bagi pengembangan karbon biru," kata Diaz.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan bahwa proyek M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan selama sekitar 3,5 tahun. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses integrasi ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

Nani menegaskan bahwa aspek pemberdayaan warga lokal menjadi prioritas utama dalam skema perdagangan karbon ini. "Sejak awal kami menyadari bahwa mangrove sangat krusial bagi Indonesia, tetapi yang paling utama adalah kesejahteraan komunitas dan masyarakat pesisir. Hampir 50 persen dari nilai ekonomi karbon biru ini akan dikembalikan kepada masyarakat," tuturnya.

Guna memperkuat payung hukum perdagangan karbon biru, KKP juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menekankan bahwa orientasi utama dari regulasi dan proyek ini adalah pemulihan alam.

Baca Juga: Kementerian HAM Siapkan Perpres Bisnis dan HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup

"Tujuan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah pemulihan ekosistem lingkungan sebagai solusi perubahan iklim. Manfaat ekonomi dari nilai karbon tersebut hadir sebagai insentif dan motivasi agar upaya pemulihan terus berkelanjutan," pungkas Koswara. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembangunan PLTS 100 GW, biodiesel B50, dan bioetanol pada KTT ke-29 ASEAN-Jepang ...

news | 15:30 WIB

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial (AI) masuk Prolegnas 2027 untuk mengejar ketertinggalan regulasi d...

news | 15:11 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Polres Sragen memproses hukum dua remaja yang melukai bayi 5 bulan ser...

news | 14:00 WIB

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama Sugiono dan Ahmad Muzani masuk bursa cawapres, namun keputu...

news | 13:30 WIB

Menaker Yassierli mengumumkan batas penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026. Simak ...

news | 13:00 WIB