Pemerintah Luncurkan Tiga Proyek Karbon Biru di COP31 Turki, Targetkan Serapan Jutaan Ton Emisi
matamata.com - Pemerintah Indonesia meluncurkan tiga proyek karbon biru (blue carbon) di sela perhelatan Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31) di Antalya, Turki, Selasa (17/11). Kolaborasi lintas kementerian ini melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), serta Kementerian Koordinator Bidang Pangan.
Wakil Menteri Lingkungan Hidup Diaz Hendropriyono menjelaskan bahwa ketiga proyek strategis tersebut berlokasi di Kalimantan Utara, kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa, dan Belitung Timur.
"Proyek pertama di Kalimantan Utara mendapatkan pendanaan dari program Mangroves for Coastal Resilience (M4CR) melalui Bank Dunia dengan donor dari Denmark senilai sekitar 4 juta dolar AS. Dana ini sudah mencakup peningkatan kapasitas (capacity building) dan pelaksanaan proyek," ujar Diaz dalam keterangannya.
Proyek M4CR di Kalimantan Utara yang turut dikelola Kemenko Bidang Pangan ini mencakup area seluas 43.000 hektare. Diaz memperkirakan potensi karbon yang dapat diimbangi (offset) dari kawasan ini mencapai 5,5 juta ton setara karbon dioksida ($CO_2e$) menggunakan standar sertifikasi Verra.
Sementara itu, dua proyek lainnya berada di bawah pengelolaan KKP, yakni di kawasan Pantura Jawa seluas 81.000 hektare dan Belitung Timur seluas 14.000 hektare.
"Khusus di Belitung Timur, ekosistemnya tidak hanya mencakup mangrove, tetapi juga padang lamun. Ini akan menjadi percontohan yang sangat baik bagi pengembangan karbon biru," kata Diaz.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Koordinasi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Bidang Pangan Nani Hendiarti mengungkapkan bahwa proyek M4CR di Kalimantan Utara telah berjalan selama sekitar 3,5 tahun. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam proses integrasi ke Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).
Nani menegaskan bahwa aspek pemberdayaan warga lokal menjadi prioritas utama dalam skema perdagangan karbon ini. "Sejak awal kami menyadari bahwa mangrove sangat krusial bagi Indonesia, tetapi yang paling utama adalah kesejahteraan komunitas dan masyarakat pesisir. Hampir 50 persen dari nilai ekonomi karbon biru ini akan dikembalikan kepada masyarakat," tuturnya.
Guna memperkuat payung hukum perdagangan karbon biru, KKP juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Instrumen Nilai Ekonomi Karbon.
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Koswara menekankan bahwa orientasi utama dari regulasi dan proyek ini adalah pemulihan alam.
Baca Juga: Kementerian HAM Siapkan Perpres Bisnis dan HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup
"Tujuan utama penyelenggaraan nilai ekonomi karbon adalah pemulihan ekosistem lingkungan sebagai solusi perubahan iklim. Manfaat ekonomi dari nilai karbon tersebut hadir sebagai insentif dan motivasi agar upaya pemulihan terus berkelanjutan," pungkas Koswara. (Antara)