Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial (AI) Masuk Prolegnas 2027, Baleg Syaratkan Naskah Akademik

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial (AI) masuk Prolegnas 2027 untuk mengejar ketertinggalan regulasi dari Singapura dan Malaysia. Baleg mensyaratkan naskah akademik.

Elara | MataMata.com
Selasa, 17 November 2026 | 15:11 WIB
Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial (AI) Masuk Prolegnas 2027, Baleg Syaratkan Naskah Akademik

Komisi I DPR Usul RUU Kecerdasan Artifisial (AI) Masuk Prolegnas 2027, Baleg Syaratkan Naskah Akademik

matamata.com - Komisi I DPR RI mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence/AI) masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027. Usulan tersebut disampaikan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR RI yang saat ini tengah menyusun daftar prioritas legislasi.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai regulasi khusus mengenai AI kini menjadi kebutuhan mendesak agar payung hukum di Indonesia mampu mengikuti pesatnya perkembangan teknologi.

"Sementara kita ini masih belum ada (aturannya), sehingga kita membutuhkan regulasi tersebut agar bisa dimasukkan. Kalau tidak di Prolegnas jangka pendek, ya jangka menengah," ujar Dave dalam rapat bersama Baleg di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Dave menyoroti ketertinggalan Indonesia dibandingkan negara-negara lain yang telah memiliki regulasi rinci terkait tata kelola AI. Menurutnya, negara tetangga di kawasan Asia Tenggara saja sudah bergerak lebih dulu.

"Malaysia dan Singapura pun sudah memiliki aturan itu. Kalau untuk negara-negara yang lebih jauh seperti kawasan Eropa dan Amerika Serikat, pengaturannya sudah jauh lebih mendalam," jelasnya.

Meski menilai regulasi ini penting, Komisi I menyerahkan sepenuhnya penentuan skala prioritas pembahasan RUU Kecerdasan Artifisial kepada Baleg. Pasalnya, Komisi I saat ini masih fokus merampungkan sejumlah RUU lain yang tengah berproses, seperti RUU Ketahanan dan Keamanan Siber serta RUU tentang Penyiaran.

Menanggapi usulan tersebut, Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan keterbukaannya. Namun, ia menegaskan bahwa penempatan RUU Kecerdasan Artifisial ke dalam Prolegnas jangka pendek sangat bergantung pada kesiapan dokumen pendukung, terutama naskah akademik (NA).

"Bisa saja masuk jangka pendek jika naskah akademiknya sudah ada. Tapi kalau NA-nya belum ada, saya kira masuk ke jangka menengah," kata Bob Hasan.

(Antara)

Baca Juga: DPR Minta Polisi Usut Dugaan Keterlibatan Geng dalam Kasus Remaja Lukai Bayi di Sragen

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Polres Sragen memproses hukum dua remaja yang melukai bayi 5 bulan ser...

news | 14:00 WIB

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama Sugiono dan Ahmad Muzani masuk bursa cawapres, namun keputu...

news | 13:30 WIB

Menaker Yassierli mengumumkan batas penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026. Simak ...

news | 13:00 WIB

DPR RI melalui Komisi IV akan mengkaji dampak positif dan negatif wacana pemindahan badak jawa dari TN Ujung Kulon ke TN...

news | 12:28 WIB

Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota ...

news | 10:14 WIB