Usut Korupsi Migas Rp2 Triliun, Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi TAT Hari Ini

Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP senilai Rp2 triliun.

Elara | MataMata.com
Selasa, 17 November 2026 | 10:14 WIB
Usut Korupsi Migas Rp2 Triliun, Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi TAT Hari Ini

Usut Korupsi Migas Rp2 Triliun, Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi TAT Hari Ini

matamata.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wali Kota Bekasi berinisial TAT sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi tata kelola PT Migas Bumi Kota Bekasi (Perseroda) pada Selasa (17/11/2026). Pemeriksaan ini berkaitan dengan kerja sama operasi (KSO) antara badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut dan PT Pertamina EP.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna mengonfirmasi bahwa pemanggilan terhadap orang nomor satu di Kota Bekasi itu sudah diagendakan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus).

"Kalau terjadwal hari ini diperiksa sebagai saksi, kita tunggu saja," ujar Anang di Jakarta, Selasa.

Berdasarkan agenda penyidikan, TAT dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 10.00 WIB.

Kasus ini merupakan perkara yang diambil alih oleh penyidik Jampidsus Kejagung dari Kejaksaan Negeri Bekasi. Objek penyidikannya mencakup dugaan penyimpangan tata kelola KSO antara PT Migas Bumi Kota Bekasi dan PT Pertamina EP selama rentang waktu 2009 hingga 2024.

Anang memaparkan, perkara ini bermula dari kerja sama pengelolaan sumur minyak yang berada di wilayah Kota Bekasi. Namun, dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan pelanggaran prosedur dan mekanisme perizinan yang krusial.

"Dalam pelaksanaannya ternyata perusahaan itu baru dibentuk, di mana ada penyimpangan, salah satunya tidak melalui izin DPRD. Mekanisme-mekanismenya dilanggar semua, dan tidak melibatkan juga izin Kementerian ESDM, itu diabaikan," jelas Anang.

Akibat tata kelola yang menyimpang tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam kerja sama dilaporkan mengalami defisit keuangan. Kejagung menaksir potensi kerugian keuangan negara dalam perkara ini mencapai angka fantastis, yakni sekitar Rp2 triliun.

"Uang itu yang rugi tidak hanya perusda (perusahaan daerah) yang membebani anggaran, tetapi juga pihak Pertamina juga mengalami kerugian," imbuhnya.

Hingga saat ini, tim penyidik Jampidsus masih terus mendalami konstruksi perkara dengan mengumpulkan alat bukti tambahan serta memeriksa sejumlah saksi lain yang berkaitan dengan pelaksanaan KSO tersebut.

Baca Juga: Menkomdigi Meutya Hafid Serap Saran Pelajar soal Keamanan Ruang Digital dan Implementasi PP TUNAS

(ANtara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkomdigi Meutya Hafid menyerap aspirasi pelajar dan Baleg DPR RI untuk memperkuat keamanan ruang digital, mengawal PP ...

news | 09:30 WIB

Menaker Yassierli memaparkan aturan, formula indeks 0,5-1,0, serta jadwal pengumuman UMP dan UMK 2027 yang mengacu pada ...

news | 09:00 WIB

Negara-negara anggota ASEAN resmi mengadopsi Deklarasi Kerja Sama Antariksa pada KTT ke-49 di Manila untuk mendorong eko...

news | 08:45 WIB

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto mengucurkan tambahan anggaran daer...

news | 16:30 WIB

KAI Daop 1 Jakarta mencatat 142.203 tiket kereta api libur Nataru 2026/2027 telah terjual. Cek jadwal pemesanan dan prom...

news | 16:00 WIB