Ketua DPD RI Apresiasi Tambahan Anggaran Daerah dari Presiden Prabowo, Dorong Fokus Belanja Modal
matamata.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menyambut baik rencana Presiden Prabowo Subianto untuk mengalokasikan tambahan anggaran bagi pemerintah daerah guna mempercepat pembangunan. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk keberpihakan nyata pemerintah pusat terhadap kemajuan daerah.
"Kami tentunya menyambut baik dan mengapresiasi kebijakan Presiden Prabowo yang kembali memberikan insentif fiskal kepada daerah. Hal ini menunjukkan Presiden memiliki keberpihakan yang kuat pada pembangunan daerah," kata Sultan melalui pesan elektronik yang diterima di Bengkulu, Senin (16/11).
Meski demikian, Sultan mengingatkan agar kucuran dana segar tersebut tidak sekadar habis untuk belanja rutin. Ia mendesak para kepala daerah segera menyusun perencanaan anggaran yang lebih produktif dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
"Yang paling penting adalah bagaimana para gubernur, bupati, dan wali kota segera menyiapkan rencana belanja pada sektor belanja modal yang lebih berdampak," ujar mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut.
Selain soal efektivitas penggunaan anggaran, Sultan juga memberikan catatan terkait mekanisme penyaluran dana dari pusat. Ia menyarankan agar pemerintah pusat menyesuaikan besaran maupun distribusi insentif berdasarkan kesiapan program masing-masing wilayah.
"Sebaiknya insentif anggaran ke daerah ini ditransfer dengan mempertimbangkan dan memperhatikan proposal belanja daerah yang telah disiapkan," tambahnya.
Rencana penambahan anggaran daerah ini sebelumnya disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto saat membuka Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Dalam pidatonya, Prabowo menjanjikan kucuran dana sebesar Rp100 miliar untuk setiap ibu kota provinsi dan minimal Rp20 miliar untuk setiap kabupaten maupun kota.
"Dalam waktu dekat, saya akan kucurkan tiap provinsi Rp100 miliar tambahan. Iya, untuk ibu kota provinsi. Untuk tiap kabupaten minimal Rp20 miliar," tegas Presiden.
Prabowo menjelaskan, tambahan alokasi tersebut bersumber dari pemanfaatan hasil efisiensi anggaran negara. Pemerintah menilai masih terdapat ruang penghematan yang besar dari pos belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nilainya mencapai sekitar Rp1.200 triliun.
Melalui pembenahan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah, sekitar 30 persen dari pos anggaran tersebut—atau setara Rp400 triliun—diperkirakan dapat dihemat dan dialihkan untuk mendanai program prioritas, termasuk insentif fiskal bagi daerah.
(Antara)