Cegah Penyadapan Liar, Polri Usul Rekam Jejak Tak Bisa Dihapus dan Sanksi Pemecatan di RUU Penyadapan
matamata.com - Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam poin krusial untuk diatur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Usulan ini diajukan guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat di lapangan.
Enam poin tersebut mencakup pembatasan sasaran, larangan penyalahgunaan, kejelasan perintah tertulis, pencatatan permanen yang tidak dapat dihapus, pengawasan berlapis, hingga sanksi tegas bagi pelanggar.
"Kami memahami bahwa perhatian utama masyarakat dan Komisi III DPR RI adalah memastikan penyadapan ini tidak disalahgunakan," ujar Dedy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Dedy merinci, poin pertama adalah pengaturan sasaran yang bersifat limitatif. Menurutnya, tindakan penyadapan hanya boleh dilakukan untuk mencegah gangguan keamanan dalam negeri, termasuk kejahatan dengan kadar ancaman tinggi.
Poin kedua, RUU Penyadapan harus memuat larangan tegas agar praktik penyadapan tidak menyasar objek di luar ketentuan. Selain itu, penyadapan diharamkan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.
Poin ketiga, Dedy menekankan bahwa mekanisme penyadapan wajib didasarkan pada perintah tertulis dari pimpinan dan memiliki tenggat waktu yang jelas. Selama ini, Baintelkam Polri membatasi durasi penyadapan maksimal selama satu bulan.
"Prosesnya juga harus tercatat dengan tata cara yang bersifat kompartmentasi. Artinya, pihak pengusul sasaran, pemberi persetujuan, dan pelaksana teknis dipisahkan sebagai sarana kontrol," jelas Dedy.
Poin keempat, RUU tersebut harus mewajibkan pencatatan seluruh penggunaan sarana penyadapan. Data penggunaan tersebut tidak boleh diubah maupun dihapus, serta wajib diaudit secara berkala.
Poin kelima, pengawasan harus dilakukan secara berlapis. Mekanisme ini meliputi pengawasan melekat oleh Kabaintelkam Polri, pengawasan dari fungsi inspektorat, serta pengawasan dari Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) sesuai amanat Pasal 19 Undang-Undang Polri.
Poin keenam atau terakhir, Dedy meminta adanya sanksi tegas bagi oknum yang menyalahgunakan wewenang penyadapan. Penindakan tersebut dapat merujuk pada Pasal 258 KUHP, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, serta Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Baca Juga: Partai Gema Bangsa Dukung Sufmi Dasco Ahmad sebagai Calon Wapres
"Hukuman terberatnya adalah pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), di samping hukuman disiplin. Sanksi ini berlaku bagi pelaksana teknis maupun pimpinan yang memberi perintah," tegas Dedy.
(Antara)