Yusril Bantah Jadi Ketua Tim Polemik Ijazah Gibran, Tegaskan Pencabutan Suket Sesuai Putusan MA

matamata.com - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah anggapan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua tim dalam polemik ijazah Gibran Rakabuming Raka. Yusril menegaskan keterlibatannya semata-mata menjalankan tugas pokok dan fungsi kementerian dalam mengoordinasikan persoalan hukum.

"Saya tidak menjadi ketua tim dalam polemik ijazah Gibran. Saya adalah Menko Kumham Imipas yang bertanggung jawab mengoordinasikan masalah-masalah hukum. Itu saja," ujar Yusril saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Yusril meminta seluruh pihak menghormati putusan pengadilan serta menempatkan persoalan tersebut dalam koridor hukum yang berlaku. Menurutnya, pelaksanaan putusan pengadilan merupakan bagian krusial dari prinsip negara hukum dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Terkait status administrasi pendidikan, Yusril menjelaskan bahwa pencabutan surat keterangan (Suket) penyetaraan ijazah Gibran oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merupakan bentuk eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) yang memenangkan gugatan Subhan Palal. Dengan dicabutnya dokumen tersebut, surat keterangan yang diterbitkan pada 2019 itu tidak lagi memiliki dasar hukum.

Pencabutan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen Nomor 206 Tahun 2026 tentang Pencabutan Surat Keterangan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 9149/D.D1/KS/2019. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada 11 November 2026 sebagai tindak lanjut putusan kasasi MA.

"Surat keterangan itu sudah dicabut dan putusan MA sudah final. Dengan demikian, penyetaraan pendidikan Pak Gibran batal dan surat keterangan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat," tegas Yusril.

Perkembangan hukum ini beriringan dengan dinamika politik di parlemen. Rapat Paripurna DPR RI yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyampaikan Pendapat (HMP) resmi dibatalkan setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran dirinya sebagai Wakil Presiden.

"Pelaksanaan rapat paripurna yang semula akan dilaksanakan pada 12 November 2026 pukul 14.00 WIB dibatalkan," demikian bunyi surat resmi pembatalan rapat paripurna DPR yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, pimpinan DPR telah menerima usulan HMP terkait pemakzulan Gibran pada Rabu (11/11). Usulan tersebut ditandatangani oleh sedikitnya 120 anggota dewan yang menilai Gibran tidak lagi memenuhi syarat administratif sebagai wakil presiden.

Sementara itu, pada Kamis siang, Gibran menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menindaklanjuti surat tersebut, pimpinan MPR langsung menggelar rapat pimpinan untuk memproses langkah konstitusional berikutnya.

Baca Juga: Gibran Mundur dari Wakil Presiden, Rapat Paripurna HMP DPR Batal Digelar

(Antara)