Kapolri Ungkap Ada Laporan Polisi Dugaan Makar di Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo

matamata.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi menerbitkan laporan polisi (LP) terkait dugaan tindak pidana makar dalam pengembangan kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Informasi krusial ini disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Jenderal Suyudi menjelaskan, penerbitan laporan polisi tersebut merupakan langkah hukum paralel di luar penanganan perkara pokok terkait pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

“Di samping penanganan dugaan tindak pidana penyadapan, akses ilegal (illegal access), dan atau menghilangkan dokumen elektronik, Polri juga telah menerbitkan laporan polisi terhadap dugaan tindak pidana turut serta, secara bersama-sama, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana makar,” ujar Suyudi di hadapan anggota dewan.

Atas dasar laporan tersebut, tim penyidik Polri kini tengah melakukan penyelidikan mendalam guna memastikan terpenuhinya unsur pidana makar yang memerlukan pembuktian terpisah dari kasus penyadapan.

Suyudi menegaskan, dugaan permufakatan jahat yang bertujuan menggulingkan pemerintahan sah ini masih terus didalami.

“Untuk mendalami dugaan tersebut, penyelidikan difokuskan pada penelusuran sumber perintah dan tujuan penyadapan, pemeriksaan personel yang diduga mengetahui operasi tersebut, serta pendalaman tugas dan kegiatan di baliknya,” papar Kapolri.

Dalam forum yang sama, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyatakan dukungan penuh sekaligus mendesak Polri agar benar-benar menjerat para pelaku dengan pasal makar.

Ia menilai tindakan penyadapan ilegal yang diduga melibatkan empat perwira tinggi (pati) Polri tersebut sebagai bentuk pengkhianatan serius terhadap negara.

“Ini bukan sekadar delik intersepsi transmisi elektronik biasa. Tindakan ini harus diusut tuntas hingga ke pasal-pasal makar. Sebab, yang disasar dan dimata-matai secara ilegal adalah kepala negara beserta begitu banyak tokoh bangsa,” tegas Habiburokhman.

Baca Juga: Puji Sinergi Lintas Partai, Prabowo Cerita Minta Pramono Copot Iklan Kader Gerindra di Bundaran HI

Politikus Partai Gerindra itu bahkan menyebut aksi penyadapan tersebut sebagai “perbuatan menikam dari belakang”. Menurutnya, operasi ilegal terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional merupakan pelanggaran hak asasi manusia berat, pengkhianatan terhadap konstitusi, serta ancaman nyata bagi kedaulatan dan keamanan nasional.

Lebih lanjut, Habiburokhman menduga terdapat agenda besar di balik operasi intelijen gelap tersebut. Ia menengarai adanya target politik kotor berskala masif yang tidak hanya mengancam keselamatan kepala negara, tetapi juga stabilitas seluruh bangsa Indonesia.

Oleh karena itu, Komisi III DPR memandang pengembangan perkara ke arah delik makar merupakan langkah mutlak yang harus dikawal hingga tuntas.

(Antara)