Jika Gibran Resmi Mundur, HMP Otomatis Gugur dan Presiden Ajukan Dua Calon Wapres ke MPR

matamata.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhammad Khozin menjelaskan bahwa proses Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh 120 legislator akan otomatis gugur apabila Gibran Rakabuming Raka benar-benar resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).

“Apabila Gibran benar-benar menyatakan diri mundur sebagai Wapres, maka HMP menjadi tidak relevan dan dengan sendirinya tidak berlanjut karena kehilangan objek,” kata Khozin dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Meski demikian, Khozin menegaskan bahwa proses HMP di parlemen masih tetap berjalan hingga Kamis (12/11/2026) karena belum ada kepastian hukum resmi terkait pengunduran diri tersebut. Sidang Paripurna DPR RI pada Kamis siang pun tetap mengagendakan pengumuman usulan HMP secara resmi.

Menurut Khozin, apabila kekosongan jabatan Wapres benar terjadi, mekanisme pengisian jabatan selanjutnya akan merujuk pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia merinci, Pasal 8 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur bahwa pengisian kekosongan jabatan Wapres harus dilakukan paling lambat dalam waktu 60 hari. Dalam ketentuan tersebut, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI wajib menyelenggarakan sidang untuk memilih Wapres dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.

"Presiden dapat mengusulkan dua calon Wapres kepada pimpinan MPR paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR," jelas Khozin merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 13 Tahun 2019.

Terkait kabar pengunduran diri Gibran yang mencuat di tengah polemik ijazah, Khozin menyatakan pihaknya menghormati sikap tersebut jika memang terbukti benar. "Mari kita akhiri dan sudahi polemik ijazah ini," ujarnya.

Di sisi lain, politisi tersebut menambahkan bahwa dinamika politik yang terjadi belakangan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI dalam menyusun revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Sangat relevan memasukkan catatan-catatan dalam hiruk-pikuk ini menjadi bagian poin penting yang harus disempurnakan dalam revisi UU Pemilu," katanya.

Sebagai informasi, sebanyak 120 anggota DPR RI secara resmi mengajukan usulan HMP terkait pemakzulan Gibran sebagai Wapres pada Rabu (11/11/2026) sore. Pada malam harinya, Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi membenarkan informasi yang beredar bahwa Gibran telah mengundurkan diri dari jabatannya.

Baca Juga: Puji Sinergi Lintas Partai, Prabowo Cerita Minta Pramono Copot Iklan Kader Gerindra di Bundaran HI

(Antara)