Aturan Penetapan UMP dan UMK 2027: Cek Formula, Indeks, dan Jadwal Pengumumannya

Menaker Yassierli memaparkan aturan, formula indeks 0,5-1,0, serta jadwal pengumuman UMP dan UMK 2027 yang mengacu pada UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja.

Elara | MataMata.com
Selasa, 17 November 2026 | 09:00 WIB
Aturan Penetapan UMP dan UMK 2027: Cek Formula, Indeks, dan Jadwal Pengumumannya

Aturan Penetapan UMP dan UMK 2027: Cek Formula, Indeks, dan Jadwal Pengumumannya

matamata.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan mekanisme penetapan upah minimum tahun 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam regulasi tersebut, gubernur diwajibkan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP).

Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (17/11/2026), Yassierli menjelaskan bahwa kewenangan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) serta Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) tetap disesuaikan dengan kebijakan gubernur setempat.

Penghitungan upah minimum 2027 mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan. Sementara itu, formula penghitungannya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.

“Kolaborasi kerja bersama tentu sangat penting agar penetapan upah minimum setiap tahun ini dapat berjalan dengan baik dan adil bagi semua pihak,” ujar Yassierli.

Guna mendukung akurasi penghitungan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS).

Komponen KHL tersebut mencakup empat aspek utama, meliputi pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal. Selain di tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.

Yassierli pun meminta Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL ini sebagai bahan pertimbangan, dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua pemangku kepentingan (stakeholders),” katanya.

Adapun jadwal penetapan dan pengumuman upah minimum 2027 telah diatur pemerintah sebagai berikut:

  • UMP 2027: Diumumkan paling lambat 21 November 2026.
  • UMK 2027: Ditetapkan paling lambat 25 November 2026.
  • UMSP 2027: Diumumkan paling lambat lima hari setelah UMP (26 November 2026).
  • UMSK 2027: Ditetapkan paling lambat lima hari setelah UMK (30 November 2026).
     

(ANtara)

Baca Juga: Hasil KTT ke-49 ASEAN: Negara Anggota Sepakati Kerja Sama Teknologi Antariksa dan Satelit

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin mengapresiasi rencana Presiden Prabowo Subianto mengucurkan tambahan anggaran daer...

news | 16:30 WIB

KAI Daop 1 Jakarta mencatat 142.203 tiket kereta api libur Nataru 2026/2027 telah terjual. Cek jadwal pemesanan dan prom...

news | 16:00 WIB

Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti mengusulkan enam poin pengawasan ketat dalam RUU Penyadapan di depan Ko...

news | 15:28 WIB

DPP Partai Gema Bangsa resmi mendukung Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden dengan tiga per...

news | 14:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi konsistensi China dalam membela isu Palestina dan kepentingan negara-negara Glob...

news | 14:00 WIB