BSU Rp900 Ribu Belum Cair! Menaker Yassierli Minta Pekerja Sabar dan Waspada Penipuan

matamata.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa Bantuan Subsidi Upah (BSU) kuartal IV tahun 2026 hingga kini belum disalurkan. Bantuan senilai total Rp900 ribu tersebut masih menjalani tahap peninjauan administratif di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"BSU tunggu, kita masih proses administrasi di Kementerian Keuangan. Tunggu saja," ujar Yassierli saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Mengingat proses administrasi yang belum rampung, Yassierli meminta para pekerja untuk bersabar dan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi tindak penipuan yang mencatut program BSU.

Ia menekankan bahwa masyarakat hanya boleh merujuk pada kanal resmi Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) untuk memantau perkembangan pencairan.

"Belum cair. Hati-hati ya, terkait dengan BSU pesan dari saya informasi yang valid silakan tunggu di website Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi jangan percaya dari informasi-informasi yang lain. Yang valid adalah dari Kementerian Ketenagakerjaan," tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah kembali menggulirkan BSU bagi pekerja untuk periode Oktober hingga Desember 2026. Setiap pekerja yang memenuhi kriteria akan menerima bantuan sebesar Rp300 ribu per bulan yang disalurkan sekaligus sebesar Rp900 ribu.

Kebijakan ini sebelumnya diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026).

Pemerintah menargetkan BSU menyasar sekitar 13,3 juta pekerja dengan alokasi anggaran mencapai hampir Rp12 triliun.

Terkait mekanisme pencairan, Airlangga menyatakan pemerintah mengupayakan seluruh dana ditransfer langsung ke rekening bank penerima. Langkah ini selaras dengan arahan Presiden Prabowo mengenai program pembuatan rekening gratis bagi 25,16 juta warga berusia 17 tahun ke atas pada kelompok ekonomi desil 1–4 yang belum memiliki akses perbankan.

"Sekarang arahan Presiden (Prabowo Subianto), semua harus punya rekening. Semua diharapkan sudah bisa melalui rekening," kata Airlangga di Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Baca Juga: Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Prabowo Didampingi Sejumlah Menteri

Ketentuan teknis penyaluran BSU tahun ini telah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 16 Tahun 2026. Berdasarkan regulasi tersebut, pekerja atau buruh yang berhak menerima bantuan wajib memenuhi sejumlah kriteria berikut:

• Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan kepemilikan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
• Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan hingga Agustus 2026.
• Memiliki gaji atau upah paling banyak Rp3,5 juta per bulan.

Bagi pekerja di wilayah dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di atas Rp3,5 juta, batas maksimal upah akan disesuaikan dengan besaran UMK setempat yang dibulatkan ke atas hingga ratusan ribu rupiah penuh.

Sementara itu, daerah yang tidak menetapkan UMK akan mengacu pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dengan skema pembulatan yang serupa.

(Antara)