Kursi Wapres Kosong Usai Gibran Berhenti, PDIP Serahkan Sikap Politik ke Megawati

matamata.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menegaskan partainya menghormati ketentuan konstitusi terkait mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden menyusul berhentinya Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki kewenangan untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti.

Hasto menyatakan, segala keputusan strategis terkait arah politik PDIP dalam merespons dinamika tersebut sepenuhnya berada di tangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Pengisian wapres sudah diatur dalam konstitusi. Sikap PDI Perjuangan adalah taat pada konstitusi dan demokrasi serta menjunjung tinggi supremasi hukum. Hal-hal strategis terkait sikap politik PDI Perjuangan adalah kewenangan Ketua Umum Partai, yakni Ibu Prof. Dr. Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto usai menghadiri puncak acara Pekan Peduli Sampah Nasional (PPSN) bertajuk Merawat Pertiwi di Danau Duta Harapan Telaga Mas, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (14/11/2026).

Menanggapi posisi wakil presiden yang kini lowong, Hasto kembali menekankan bahwa pengusulan kandidat merupakan hak prerogatif kepala negara sesuai amanat konstitusi.

"Konstitusi memberikan mandat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengusulkan dua nama calon wakil presiden pengganti," kata Hasto.

Ia berharap dua sosok yang nantinya diajukan oleh Presiden Prabowo ke MPR merupakan figur terbaik yang mampu menjawab berbagai persoalan mendasar masyarakat, khususnya di sektor ekonomi.

"Kita hormati hak prerogatif presiden yang diberikan konstitusi untuk mengajukan dua nama terbaik yang menjadi harapan rakyat. Sosok yang nantinya mampu menjawab persoalan ekonomi, sulitnya mencari lapangan pekerjaan, serta kenaikan harga kebutuhan pokok," tuturnya.

Saat dimintai tanggapan mengenai mencuatnya nama dua kader PDIP dalam bursa calon wakil presiden pengganti—yakni Ketua DPR RI Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung—Hasto enggan berspekulasi. Ia kembali menegaskan bahwa keputusan strategis berada di ranah Megawati Soekarnoputri.

Di sisi lain, Hasto tidak menampik adanya ketentuan dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang mengatur bahwa calon wakil presiden pengganti diusulkan dari partai politik atau gabungan partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada pemilihan presiden lalu.

Baca Juga: Mawar de Jongh Bintangi Film People Pleaser: Si Paling Gak Enakan, Tayang 19 November 2026

"Prinsip-prinsip konstitusionalisme ini harus kita hormati, demokrasi yang baik harus kita hormati," tegas Hasto.

Senada dengan hal tersebut, ketika disinggung mengenai peluang PDIP bergabung dengan koalisi pemerintahan saat ini, Hasto menutup pernyataan dengan mengembalikan keputusan tersebut kepada pimpinan tertinggi partai.

"Hal-hal yang terkait dengan keputusan strategis, itu Ibu Ketua Umum yang memutuskan," pungkasnya. (Antara)