Jadwal Penetapan UMP dan UMK 2027: Tenggat Waktu, Aturan Baru, dan Formula Penghitungannya
matamata.com - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menetapkan tenggat waktu pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2027 jatuh pada 21 November 2026. Sementara itu, batas akhir penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditentukan pada 25 November 2026.
"Tanggal 21 November itu adalah batas penetapan upah minimum provinsi. Lima hari sesudah tanggal 21 adalah batas untuk upah minimum sektoral provinsi. Batas untuk upah minimum kota/kabupaten adalah 25 November, tambah lima hari untuk upah minimum sektoral kota dan kabupaten," ujar Yassierli dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Yassierli menjelaskan, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menggelar sosialisasi dan koordinasi dengan para gubernur, bupati, wali kota, hingga kepala dinas terkait guna memperlancar proses penetapan upah minimum tahun depan.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah mengirimkan surat edaran berisi data ekonomi dan ketenagakerjaan sebagai panduan penentuan upah minimum sektoral serta estimasi besaran Kebutuhan Hidup Layak (KHL).
"Semua bahan itu sudah ada di pimpinan daerah dan Dewan Pengupahan Daerah. Jadi dari segi waktu sebenarnya cukup, kita tunggu saja," katanya.
Terkait regulasi, penetapan upah minimum 2027 merujuk pada Pasal 137 hingga 139 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Pekerja. Dalam aturan tersebut, penghitungan upah mempertimbangkan tiga variabel utama, yakni KHL, kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan.
Adapun formula penghitungannya menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, inflasi, serta indeks tertentu yang berada pada rentang 0,5 hingga 1,0.
Untuk mendukung akurasi angka tersebut, Kemnaker menyiapkan estimasi KHL berdasarkan data konsumsi rumah tangga dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Badan Pusat Statistik (BPS). Komponen KHL mencakup empat aspek utama, yaitu pengeluaran makanan, kebutuhan pokok lainnya, kesehatan dan pendidikan, serta tempat tinggal.
Selain tingkat provinsi, estimasi KHL tingkat kabupaten/kota juga disusun melalui pendekatan klasterisasi berbasis 11 parameter karakteristik daerah.
Menutup keterangannya, Yassierli mengimbau Dewan Pengupahan Daerah menjadikan estimasi KHL tersebut sebagai bahan pertimbangan utama, dengan tetap mengedepankan dialog sosial guna menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan di wilayah masing-masing.
Baca Juga: DPR Kaji Wacana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke TN Alas Purwo
(Antara)