DPR Kaji Wacana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke TN Alas Purwo

DPR RI melalui Komisi IV akan mengkaji dampak positif dan negatif wacana pemindahan badak jawa dari TN Ujung Kulon ke TN Alas Purwo bersama Kemenhut dan Pemda Banten.

Elara | MataMata.com
Selasa, 17 November 2026 | 12:28 WIB
DPR Kaji Wacana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke TN Alas Purwo

DPR Kaji Wacana Pemindahan Badak Jawa Ujung Kulon ke TN Alas Purwo

matamata.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI akan mengkaji dampak positif dan negatif (plus-minus) terkait wacana pemindahan (translokasi) badak jawa (Rhinoceros sondaicus) dari habitat aslinya di Taman Nasional (TN) Ujung Kulon, Banten.

Kajian ini akan melibatkan kementerian terkait serta pemerintah daerah setempat untuk memastikan aspek konservasi dan perlindungan satwa langka tersebut tetap terjaga.

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa langkah pengkajian lintas sektor sangat diperlukan sebelum mengambil kebijakan apa pun terkait populasi satwa dilindungi itu.

"Di DPR, dalam hal ini nanti di Komisi IV, bersama kementerian terkait dan pemerintah daerah—baik Kabupaten Pandeglang maupun Provinsi Banten—akan duduk bersama untuk mengkaji masalah konservasi hingga perlindungan satwa langka ini," ujar Saan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

Menurut Saan, parlemen akan mengambil peran untuk mengoordinasikan seluruh pemangku kepentingan guna mencari solusi terbaik atas mencuatnya wacana pemindahan badak bercula satu tersebut.

Wacana ini sebelumnya bergulir setelah Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menilai Taman Nasional Alas Purwo di Banyuwangi, Jawa Timur, sebagai kandidat lokasi yang potensial untuk dikaji menjadi habitat kedua bagi badak jawa. Langkah tersebut sempat dipertimbangkan sebagai upaya mitigasi bencana dan pengembangan populasi di luar Ujung Kulon.

Meski demikian, Kemenhut menegaskan bahwa gagasan menjadikan TN Alas Purwo sebagai habitat kedua masih sebatas wacana awal dan belum memiliki rencana teknis yang terperinci.

“Penyebutan Alas Purwo belum merupakan keputusan resmi penetapan lokasi maupun keputusan pelaksanaan translokasi,” kata Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, dalam keterangan resminya, Minggu (15/11/2026).

(ANtara)

Baca Juga: Usut Korupsi Migas Rp2 Triliun, Kejagung Panggil Wali Kota Bekasi TAT Hari Ini

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI melalui Komisi IV akan mengkaji dampak positif dan negatif wacana pemindahan badak jawa dari TN Ujung Kulon ke TN...

news | 12:28 WIB

Kejaksaan Agung menjadwalkan pemeriksaan Wali Kota Bekasi TAT sebagai saksi kasus dugaan korupsi KSO PT Migas Bumi Kota ...

news | 10:14 WIB

Menkomdigi Meutya Hafid menyerap aspirasi pelajar dan Baleg DPR RI untuk memperkuat keamanan ruang digital, mengawal PP ...

news | 09:30 WIB

Menaker Yassierli memaparkan aturan, formula indeks 0,5-1,0, serta jadwal pengumuman UMP dan UMK 2027 yang mengacu pada ...

news | 09:00 WIB

Negara-negara anggota ASEAN resmi mengadopsi Deklarasi Kerja Sama Antariksa pada KTT ke-49 di Manila untuk mendorong eko...

news | 08:45 WIB