Kementerian HAM Siapkan Perpres Bisnis dan HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup

Kementerian HAM menyiapkan Perpres Bisnis dan HAM yang mengatur sanksi tegas bagi korporasi perusak lingkungan, mulai dari teguran, blokir bank, hingga penutupan.

Elara | MataMata.com
Rabu, 18 November 2026 | 09:40 WIB
Kementerian HAM Siapkan Perpres Bisnis dan HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup

Kementerian HAM Siapkan Perpres Bisnis dan HAM, Perusahaan Perusak Lingkungan Terancam Ditutup

matamata.com - Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) mendorong penguatan norma HAM dan lingkungan hidup dalam revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Selain itu, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Bisnis dan HAM yang mengatur sanksi tegas hingga penutupan operasional bagi perusahaan perusak lingkungan.

Menteri HAM Natalius Pigai menjelaskan bahwa pencantuman norma hak asasi manusia dan lingkungan (human rights and environment) dalam revisi UU HAM merujuk pada preambul Konferensi Rio 1992. Hal tersebut ia sampaikan saat merespons pertanyaan anggota Komisi XIII DPR RI dalam rapat dengar pendapat secara daring di Jakarta, Selasa (17/11).

Melalui revisi undang-undang tersebut, pemerintah berupaya memperkuat sistem peradilan agar ke depan mampu mengadili kejahatan ekosida dan biosida. Pigai mencontohkan sejumlah tragedi lingkungan berskala besar seperti kasus Fukushima di Jepang, semburan lumpur Lapindo di Sidoarjo, tragedi Minamata, hingga bencana nuklir Chernobyl di Ukraina.

Selain merevisi undang-undang, Pigai mengungkapkan bahwa draf Perpres tentang Bisnis dan HAM saat ini sudah berada di Istana Kepresidenan untuk segera disahkan. Regulasi ini akan memberikan kewenangan kepada negara untuk menindak korporasi yang terbukti melanggar HAM sekaligus merusak ekologi dan biota.

"Nanti menteri menyampaikan kepada Presiden. Kalau ada perusahaan terbukti melakukan pelanggaran HAM, Presiden akan memerintahkan Menteri HAM untuk melakukan tiga hal: menutup perusahaan, memblokir (banned) di perbankan, atau memberi teguran tegas. Itu diatur di dalam Perpres," ujar Pigai.

Terkait pengawasan di lapangan, Pigai menegaskan bahwa Kemenham siap menindaklanjuti inisiatif DPR RI untuk meninjau kawasan konservasi, seperti Taman Nasional Ujung Kulon, Banten.

Jika ditemukan pelanggaran, pihaknya siap merekomendasikan penjatuhan sanksi kepada Presiden. Ia juga membuka kemungkinan memanggil korporasi besar, seperti PT Freeport Indonesia, ke parlemen dengan menggunakan instrumen hukum tersebut.

Sambil menunggu pengesahan Perpres, Kemenham terus berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengevaluasi izin usaha pertambangan maupun energi yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan.

Dalam kesempatan yang sama, Pigai menyoroti pentingnya menjaga satwa di habitat aslinya. Ia mencontohkan Rwanda yang berhasil meraih penghargaan internasional karena sukses melestarikan satwa di habitat alami mereka, serta komodo di Indonesia yang hanya dapat berkembang biak optimal di Pulau Komodo karena keterikatan dengan lingkungan asalnya (milieu).

Menurut dia, upaya memindahkan satwa secara paksa dari habitat aslinya—seperti wacana pemindahan badak jawa di Ujung Kulon—bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan.

Baca Juga: Ingin Tampil Glowing, Bunga Citra Lestari Lakukan Perawatan Vitaran di Bening's Clinic

Pigai mengibaratkan relokasi paksa satwa tersebut serupa dengan pemindahan paksa komunitas manusia, seperti memindahkan warga Papua ke Manado, yang menurutnya masuk dalam kategori pelanggaran HAM berat.

(Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pembangunan PLTS 100 GW, biodiesel B50, dan bioetanol pada KTT ke-29 ASEAN-Jepang ...

news | 15:30 WIB

Komisi I DPR RI mengusulkan RUU Kecerdasan Artifisial (AI) masuk Prolegnas 2027 untuk mengejar ketertinggalan regulasi d...

news | 15:11 WIB

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendesak Polres Sragen memproses hukum dua remaja yang melukai bayi 5 bulan ser...

news | 14:00 WIB

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyebut nama Sugiono dan Ahmad Muzani masuk bursa cawapres, namun keputu...

news | 13:30 WIB

Menaker Yassierli mengumumkan batas penetapan UMP 2027 jatuh pada 21 November 2026 dan UMK pada 25 November 2026. Simak ...

news | 13:00 WIB