Koalisi Besar Buruh Apresiasi DPR atas Pengesahan UU Pelindungan Ketenagakerjaan
matamata.com - Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan DPR RI atas pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Apresiasi tersebut disampaikan secara langsung dalam pertemuan bersama jajaran pimpinan DPR RI—yakni Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati—di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11).
“Kami pimpinan DPR menerima kawan-kawan dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia yang menyampaikan terima kasih karena Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 sudah disahkan dan dinyatakan berlaku,” ujar Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad usai pertemuan.
Dalam dialog tersebut, perwakilan buruh turut menyampaikan sejumlah aspirasi serta masukan terkait implementasi regulasi anyar tersebut di lapangan.
Menanggapi dinamika yang berkembang, Dasco mengimbau elemen buruh agar tetap fokus mengawal kesejahteraan pekerja dan tidak terpengaruh oleh narasi negatif di media sosial.
“Yang penting, teman-teman Koalisi Besar Perjuangan Buruh tetap fokus pada perjuangannya untuk menyejahterakan buruh, melindungi tenaga kerja, dan mengadvokasi bila terjadi masalah ketenagakerjaan,” tegas Dasco.
Ia menambahkan, DPR berkomitmen terus menjalin komunikasi intensif secara tripartit dengan pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha demi menjaga stabilitas serta pertumbuhan ekonomi nasional.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menilai proses penyusunan UU Pelindungan Ketenagakerjaan telah dilakukan parlemen secara terbuka dengan melibatkan partisipasi publik yang luas.
Menurut Andi Gani, sinergi antara DPR dan gerakan buruh diharapkan tidak berhenti pada tahap legislasi, tetapi berlanjut pada tahap pengawasan dan pelaksanaan aturan.
“Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, yang merepresentasikan 90 persen kekuatan buruh, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Dasco dan seluruh pimpinan DPR,” ucap Andi Gani seraya menegaskan komitmen buruh untuk senantiasa setia pada konstitusi.
Baca Juga: Sekjen ASEAN Desak Percepatan Ratifikasi Pusat Pengendalian Kabut Asap Lintas Batas
Sebagai informasi, UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan resmi disetujui dalam Rapat Paripurna DPR pada Selasa (6/10) lalu.
Pengesahan regulasi ini merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 168/PUU-XXI/2023, yang mengamanatkan pembentuk undang-undang untuk memisahkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
(Antara)