Cegah Kebocoran Kekayaan Negara, Prabowo Bakal Tempatkan Utusan Khusus di Tiap BUMN

Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan utusan khusus presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ekstrem ini diambil guna memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang diamanahi mengelola kekayaan negara.

Elara | MataMata.com
Kamis, 12 Maret 2026 | 07:30 WIB
Presiden Prabowo Subianto menyapa pegawai Danantara saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Presiden Prabowo Subianto menyapa pegawai Danantara saat menghadiri tasyakuran HUT Ke-1 Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (11/3/2026). Presiden Prabowo mengatakan Danantara memiliki Return on Assets (ROA) yang telah meningkat hingga 300 persen sepanjang tahun 2025. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/tom.

Matamata.com - Presiden Prabowo Subianto berencana menempatkan utusan khusus presiden di setiap Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ekstrem ini diambil guna memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pelat merah yang diamanahi mengelola kekayaan negara.

Presiden menegaskan bahwa pengawasan ketat mutlak diperlukan untuk mencegah kebocoran anggaran yang ia ibaratkan sebagai "darah bangsa".

"Saya telah menunjuk utusan-utusan khusus presiden, dan mungkin akan saya tunjuk nanti utusan-utusan khusus untuk di tiap BUMN yang kita kelola. Kita harus mengawasi karena ini adalah darah bangsa Indonesia. Kalau darah ini bocor terus, bangsa kita dalam keadaan susah," tegas Presiden Prabowo dalam arahannya pada HUT ke-1 Badan Pengelola Investasi Danantara di Jakarta, Rabu (11/3).

Di hadapan petinggi Danantara, Presiden mengingatkan bahwa banyak negara kaya yang justru jatuh bangkrut akibat pengelolaan Sovereign Wealth Fund (SWF) yang lemah dan manajemen yang buruk.

Prabowo memastikan bahwa Danantara, sebagai motor investasi baru Indonesia, akan menjadi lembaga dengan sistem pengawasan paling berlapis di tanah air. Selain Dewan Pengawas yang diisi oleh para Menteri Koordinator (Menko), pengawasan eksternal akan dilakukan secara agresif.

"Saya kira Danantara ini adalah lembaga yang paling diawasi di Indonesia. Ada Dewan Pengawas yang cukup kuat. Saya juga minta BPK masuk, BPKP masuk, Kejaksaan, Polisi, Panglima TNI, semua ikut mengawasi," ujar Presiden.

Presiden berpesan kepada seluruh jajaran pengelola kekayaan negara untuk menjaga integritas. Ia menekankan bahwa di pundak para pengelola Danantara terdapat harapan besar dari anak, cucu, hingga cicit bangsa Indonesia.

"Saya titip kewaspadaan, eling dan waspada. Jaga diri masing-masing. Saya yakin kunci dari manajemen yang baik adalah di hati dan di jiwa," pungkasnya. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menag Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Raya Paskah 2026 dan mengajak umat Kristiani mendoakan perdamaian serta k...

news | 18:20 WIB

Wapres Gibran Rakabuming Raka melepas 150 alumni LPDP Pejuang Digital untuk mempercepat transformasi teknologi di sekola...

news | 09:38 WIB

Polisi ungkap motif kasus penyiraman air keras di Tambun Bekasi. Pelaku PBU mengaku dendam sejak 2018 karena masalah sep...

news | 09:15 WIB

Kemensos menyalurkan bantuan Rp11,70 miliar untuk korban bencana di Agam, Sumbar. Bantuan mencakup jaminan hidup Rp1,45 ...

news | 08:15 WIB

KPK dalami aliran uang pendaftaran perangkat desa dalam kasus dugaan pemerasan Bupati Pati nonaktif Sudewo. Enam saksi d...

news | 07:00 WIB

Menko Muhaimin Iskandar mendorong BUMN gunakan dana CSR untuk cetak lulusan SMK berstandar global. Sebanyak 200 PMI resm...

news | 06:00 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon melantik 11 pejabat baru dan menginstruksikan pemangkasan prosedur birokrasi demi efisiensi...

news | 15:30 WIB

KPK menyebut pengusaha Muhammad Suryo mangkir dari panggilan saksi terkait kasus korupsi Bea Cukai. Simak kronologi dan ...

news | 14:15 WIB

Kemkomdigi melaporkan 100 persen layanan telekomunikasi di Sulawesi Utara pulih dalam 24 jam pascagempa M 7,6 di Bitung....

news | 13:15 WIB

DK PBB segera voting resolusi pengamanan Selat Hormuz 3 April 2026. Resolusi mencakup izin penggunaan kekuatan militer u...

news | 12:15 WIB