Pemerintah Imbau Warga Jauhi Pantai, Antisipasi Tsunami Dampak Gempa Rusia

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh gempa di Semenanjung Rus

Elara | MataMata.com
Rabu, 30 Juli 2025 | 12:00 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan saat menggelar rapat di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat (ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam)

Menko Polkam Budi Gunawan saat menggelar rapat di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat (ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam)

Matamata.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh gempa di Semenanjung Rusia.

“Masyarakat diharapkan menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” ujar Budi Gunawan dalam keterangan pers resmi di Jakarta, Rabu.

Langkah ini, menurut pria yang akrab disapa BG, penting dilakukan agar proses evakuasi dapat berjalan cepat dan efisien apabila tsunami benar-benar terjadi.

Selain itu, ia mengingatkan publik untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong yang beredar terkait gempa maupun potensi tsunami.

“Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri,” tegasnya.

BG juga mengimbau masyarakat di daerah pesisir untuk menyiapkan kebutuhan darurat secukupnya dan mengikuti prosedur evakuasi jika terdapat ancaman nyata.

Berdasarkan laporan BMKG, sejumlah wilayah pesisir seperti Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara berpotensi mengalami kenaikan muka air laut hingga 0,5 meter. Peringatan dini tsunami pun telah diaktifkan dengan status Waspada hingga Siaga di beberapa titik.

“Pemerintah daerah harus mengurangi aktivitas masyarakat di pantai dan pelabuhan, serta memperbarui peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan resmi bahwa ancaman telah berakhir,” lanjut BG.

Untuk itu, seluruh komponen pemerintahan pusat dan daerah disebut telah bersiap melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat dan tepat. BG juga menyatakan telah meminta TNI, Polri, Basarnas, dan BMKG untuk mendirikan posko darurat serta menyusun strategi evakuasi yang efektif.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” tutupnya. (Antara)

Baca Juga: Mangkir Tanpa Alasan, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Manajer Kredit BPR Benta Tesa

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Keluarga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, meminta Polda Metro Jaya memberikan akses menulis bag...

news | 18:15 WIB

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) menegaskan bahwa isu Palestina akan menjadi salah satu topik utama yang disampaikan Pres...

news | 17:00 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto melantik Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariot...

news | 16:04 WIB

Presiden Prabowo Subianto melantik Letjen TNI (Purn.) Djamari Chaniago sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum...

news | 15:15 WIB

Presiden Joko Widodo melantik Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Kea...

news | 14:00 WIB

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dijadwalkan mengunjungi Puskesmas Harapan dan SMP Negeri 2 Sentani, Kabupaten J...

news | 11:15 WIB

Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan rencana rekonstruksi Gedung DPRD Kot...

news | 10:00 WIB

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengingatkan generasi muda agar tidak terburu-buru ikut tren dalam berinvestasi. I...

news | 09:15 WIB

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie menyatakan dukungan penuh dunia usaha terhadap Pro...

news | 08:00 WIB

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono mendorong pembatasan impor etanol guna melindungi produk sampingan industri...

news | 07:15 WIB