Pemerintah Imbau Warga Jauhi Pantai, Antisipasi Tsunami Dampak Gempa Rusia

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh gempa di Semenanjung Rus

Elara | MataMata.com
Rabu, 30 Juli 2025 | 12:00 WIB
Menko Polkam Budi Gunawan saat menggelar rapat di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat (ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam)

Menko Polkam Budi Gunawan saat menggelar rapat di kantor Kemenko Polkam Jakarta Pusat (ANTARA/Ho-Humas Menko Polkam)

Matamata.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh gempa di Semenanjung Rusia.

“Masyarakat diharapkan menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” ujar Budi Gunawan dalam keterangan pers resmi di Jakarta, Rabu.

Langkah ini, menurut pria yang akrab disapa BG, penting dilakukan agar proses evakuasi dapat berjalan cepat dan efisien apabila tsunami benar-benar terjadi.

Selain itu, ia mengingatkan publik untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong yang beredar terkait gempa maupun potensi tsunami.

“Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri,” tegasnya.

BG juga mengimbau masyarakat di daerah pesisir untuk menyiapkan kebutuhan darurat secukupnya dan mengikuti prosedur evakuasi jika terdapat ancaman nyata.

Berdasarkan laporan BMKG, sejumlah wilayah pesisir seperti Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara berpotensi mengalami kenaikan muka air laut hingga 0,5 meter. Peringatan dini tsunami pun telah diaktifkan dengan status Waspada hingga Siaga di beberapa titik.

“Pemerintah daerah harus mengurangi aktivitas masyarakat di pantai dan pelabuhan, serta memperbarui peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan resmi bahwa ancaman telah berakhir,” lanjut BG.

Untuk itu, seluruh komponen pemerintahan pusat dan daerah disebut telah bersiap melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat dan tepat. BG juga menyatakan telah meminta TNI, Polri, Basarnas, dan BMKG untuk mendirikan posko darurat serta menyusun strategi evakuasi yang efektif.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” tutupnya. (Antara)

Baca Juga: Mangkir Tanpa Alasan, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Manajer Kredit BPR Benta Tesa

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Pakar pendidikan Prof. Susanto menilai Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda penting untuk mewujudkan pemerataan kualitas pe...

news | 11:24 WIB

Mendikdasmen Abdul Mu'ti menyebut Deep Learning sebagai program prioritas untuk mencapai cita-cita pendidikan nasional d...

news | 07:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto dan KSP Dudung Abdurachman dijadwalkan hadir di Monas untuk menyerap aspirasi pada puncak Hari...

news | 15:03 WIB

TNI AU menggelar latihan matra udara Sarva Gesit-26 di Bogor untuk mengasah kemampuan pilot helikopter dalam misi tempur...

news | 14:58 WIB

Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat kepada 1.500 Komandan Satuan TNI di Unhan Sentul. Bahas peran strategis TN...

news | 13:03 WIB

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menyebut kekayaan budaya Indonesia, seperti lukisan purba di Pulau Muna, adalah potensi eko...

news | 11:57 WIB

Mensos Saifullah Yusuf memastikan korban kecelakaan KRL di Bekasi mendapatkan asesmen pemberdayaan ekonomi agar kemandir...

news | 11:54 WIB

Wamenekraf Irene Umar dorong kriya seni ukir Jepara tembus pasar internasional melalui strategi hilirisasi dan perlindun...

news | 10:55 WIB

Anggota DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) meminta advokat muda Indonesia menjaga integritas dan membantu rakyat kecil me...

news | 10:53 WIB

China tingkatkan ekspor bahan bakar menjadi 500.000 ton pada Mei 2026 demi stabilitas energi global di tengah konflik Se...

news | 09:45 WIB