Pemerintah Imbau Warga Jauhi Pantai, Antisipasi Tsunami Dampak Gempa Rusia

Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh gempa di Semenanjung Rus

Elara | MataMata.com
Rabu, 30 Juli 2025 | 12:00 WIB
Pemerintah Imbau Warga Jauhi Pantai, Antisipasi Tsunami Dampak Gempa Rusia

Pemerintah Imbau Warga Jauhi Pantai, Antisipasi Tsunami Dampak Gempa Rusia

matamata.com - Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Budi Gunawan mengimbau masyarakat untuk menjauhi wilayah pesisir sebagai langkah antisipasi terhadap potensi tsunami yang dipicu oleh gempa di Semenanjung Rusia.

“Masyarakat diharapkan menjauhi pantai, muara sungai, dan aktivitas perairan di wilayah yang masuk peringatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG),” ujar Budi Gunawan dalam keterangan pers resmi di Jakarta, Rabu.

Langkah ini, menurut pria yang akrab disapa BG, penting dilakukan agar proses evakuasi dapat berjalan cepat dan efisien apabila tsunami benar-benar terjadi.

Selain itu, ia mengingatkan publik untuk tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh kabar bohong yang beredar terkait gempa maupun potensi tsunami.

“Diharapkan masyarakat tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Seluruh informasi resmi hanya bersumber dari BMKG, BNPB, BPBD, dan aparat TNI/Polri,” tegasnya.

BG juga mengimbau masyarakat di daerah pesisir untuk menyiapkan kebutuhan darurat secukupnya dan mengikuti prosedur evakuasi jika terdapat ancaman nyata.

Berdasarkan laporan BMKG, sejumlah wilayah pesisir seperti Papua, Maluku Utara, Gorontalo, dan sebagian Sulawesi Utara berpotensi mengalami kenaikan muka air laut hingga 0,5 meter. Peringatan dini tsunami pun telah diaktifkan dengan status Waspada hingga Siaga di beberapa titik.

“Pemerintah daerah harus mengurangi aktivitas masyarakat di pantai dan pelabuhan, serta memperbarui peringatan setiap 30 menit hingga ada pernyataan resmi bahwa ancaman telah berakhir,” lanjut BG.

Untuk itu, seluruh komponen pemerintahan pusat dan daerah disebut telah bersiap melakukan langkah-langkah antisipatif secara cepat dan tepat. BG juga menyatakan telah meminta TNI, Polri, Basarnas, dan BMKG untuk mendirikan posko darurat serta menyusun strategi evakuasi yang efektif.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama pemerintah. Saya juga mengimbau masyarakat tetap tenang, tidak panik, dan mengikuti instruksi resmi di lapangan,” tutupnya. (Antara)

Baca Juga: Mangkir Tanpa Alasan, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa Manajer Kredit BPR Benta Tesa

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

DPR RI bersama lintas kementerian membahas finalisasi Perpres Ojol. Regulasi ini fokus mengawal pembagian tarif 92 perse...

news | 15:51 WIB

PT Danantara Asset Management (DAM), entitas di bawah Danantara Indonesia, resmi mengambil alih empat perusahaan manajer...

news | 15:43 WIB

Majelis Hakim PN Jakarta Timur mengabulkan eksepsi Dokter Tifa. Sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terk...

news | 14:48 WIB

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut Istana belum membahas sosok pengganti Wamentan usai Sudaryo...

news | 14:33 WIB

BNN RI merampas aset Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) kasus narkotika senilai Rp165 miliar. Kepala BNN Komjen Pol Suy...

news | 14:27 WIB