Mukhtarudin: Target Investasi Rp1.600 Triliun Jadi Bukti Dunia Percaya pada Ekonomi Indonesia

Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menilai target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional mencerminkan kepercayaan kuat dari investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Elara | MataMata.com
Selasa, 22 Juli 2025 | 13:00 WIB
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin. (ANTARA/HO-dok pribadi)

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin. (ANTARA/HO-dok pribadi)

Matamata.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menilai target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional mencerminkan kepercayaan kuat dari investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar ambisi pemerintah, tetapi menjadi sinyal bahwa arah kebijakan hilirisasi yang dijalankan mulai mendapat pengakuan pasar.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (22/7).

Ia menambahkan, kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang digencarkan Presiden Prabowo. Mukhtarudin menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, namun juga harus merambah sektor manufaktur, logistik energi, serta penguatan industri nasional.

“Kita sedang membangun ekosistem industri baru. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, penguatan manufaktur berbasis SDA, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah tersebut.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengelolaan yang matang agar investasi berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan melibatkan daerah. Mukhtarudin mendorong penyusunan peta jalan hilirisasi secara rinci dengan melibatkan BUMN, pelaku usaha nasional, dan UMKM daerah sebagai bagian dari rantai pasok.

“DPR melalui Komisi XII tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak menyisakan ketimpangan. Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” lanjutnya.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru. Untuk itu, sinergi antara kementerian, dunia usaha, dan dukungan regulasi harus menjadi prioritas.

“Hilirisasi adalah fondasi menuju kemandirian industri dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Komitmen Menteri ESDM ini perlu didukung secara serius sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi nasional,” tutup Mukhtarudin. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Badan Gizi Nasional (BGN) memperketat standar operasional prosedur (SOP) setelah insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pe...

news | 14:15 WIB

Anggota Komisi VII DPR RI, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa petani merupakan fondasi penting bagi perekonomian nasion...

news | 13:18 WIB

Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah terus bekerja maksimal untuk memenuhi kebutuhan dasar warga ter...

news | 12:00 WIB

Dewan Nasional Austria pada Kamis (11/12) resmi mengesahkan aturan yang melarang penggunaan jilbab bagi siswi di bawah u...

news | 10:15 WIB

Portugal diguncang aksi mogok nasional terbesar dalam lebih dari satu dekade. Pada Kamis, lebih dari tiga juta warga men...

news | 09:15 WIB

Aparat penegak hukum di Kabupaten Bekasi memusnahkan sedikitnya 2,5 juta batang rokok ilegal yang sebelumnya disita dala...

news | 08:15 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir ...

news | 07:15 WIB

Anggota Komisi VIII DPR, Dini Rahmania, menegaskan bahwa aturan izin penggalangan dana untuk membantu korban bencana tid...

news | 17:30 WIB

Kementerian Lingkungan Hidup kembali menyoroti ancaman krisis planet yang semakin nyata dan berpotensi mengganggu keberl...

news | 16:15 WIB

Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengajak seluruh pondok pesantren...

news | 15:00 WIB