Mukhtarudin: Target Investasi Rp1.600 Triliun Jadi Bukti Dunia Percaya pada Ekonomi Indonesia

Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menilai target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional mencerminkan kepercayaan kuat dari investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Elara | MataMata.com
Selasa, 22 Juli 2025 | 13:00 WIB
Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin. (ANTARA/HO-dok pribadi)

Anggota Komisi XII DPR RI Mukhtarudin. (ANTARA/HO-dok pribadi)

Matamata.com - Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menilai target investasi sebesar Rp1.600 triliun untuk proyek hilirisasi nasional mencerminkan kepercayaan kuat dari investor global terhadap stabilitas ekonomi Indonesia.

Menurutnya, angka tersebut bukan sekadar ambisi pemerintah, tetapi menjadi sinyal bahwa arah kebijakan hilirisasi yang dijalankan mulai mendapat pengakuan pasar.

“Ini bukan sekadar angka, tetapi sinyal kuat bahwa arah hilirisasi yang dijalankan pemerintah mulai mendapat legitimasi pasar. Pemerintah telah mengirimkan pesan bahwa Indonesia siap naik kelas sebagai pusat industri berbasis sumber daya alam yang terintegrasi,” ujar Mukhtarudin di Jakarta, Selasa (22/7).

Ia menambahkan, kejelasan komitmen investasi ini merupakan capaian strategis dari konsolidasi kebijakan hilirisasi nasional yang digencarkan Presiden Prabowo. Mukhtarudin menegaskan bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada pembangunan smelter, namun juga harus merambah sektor manufaktur, logistik energi, serta penguatan industri nasional.

“Kita sedang membangun ekosistem industri baru. Investasi yang akan masuk harus diarahkan pada sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan hasil tambang, penguatan manufaktur berbasis SDA, dan infrastruktur energi di luar Jawa. Ini krusial untuk menciptakan pemerataan ekonomi sekaligus meningkatkan daya saing nasional,” tegas legislator asal Kalimantan Tengah tersebut.
Selain itu, ia menyoroti pentingnya pengelolaan yang matang agar investasi berjalan dalam kerangka keberlanjutan dan melibatkan daerah. Mukhtarudin mendorong penyusunan peta jalan hilirisasi secara rinci dengan melibatkan BUMN, pelaku usaha nasional, dan UMKM daerah sebagai bagian dari rantai pasok.

“DPR melalui Komisi XII tentu akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan ini tepat sasaran, transparan, dan tidak menyisakan ketimpangan. Kami mendukung penuh langkah Menteri ESDM, dan berharap seluruh pemangku kepentingan memiliki sense of urgency yang sama dalam menyambut gelombang investasi ini,” lanjutnya.

Ia juga menyebut bahwa keberhasilan hilirisasi akan menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan transformasi ekonomi Indonesia di bawah pemerintahan baru. Untuk itu, sinergi antara kementerian, dunia usaha, dan dukungan regulasi harus menjadi prioritas.

“Hilirisasi adalah fondasi menuju kemandirian industri dan pengurangan ketergantungan terhadap ekspor bahan mentah. Komitmen Menteri ESDM ini perlu didukung secara serius sebagai bagian dari agenda besar reformasi struktural ekonomi nasional,” tutup Mukhtarudin. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana menarik dana pemerintah sebesar Rp200 triliun dari Bank Indones...

news | 18:59 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan bahwa langkah Presiden Prabowo Subianto dalam merombak susunan menteri ...

news | 17:45 WIB

Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden Prabowo Subianto berdiskusi dengan Wakil Ketua DPR ...

news | 16:45 WIB

Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUH...

news | 15:45 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama istrinya, Selvi Ananda, didampingi Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Har...

news | 14:30 WIB

Anggota Komisi X DPR RI, Andi Muawiyah Ramly, menegaskan agar Kementerian Agama (Kemenag) memastikan penerapan Kurikulum...

news | 11:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan biaya komitmen dalam kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyeleng...

news | 10:15 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap adanya lobi yang dilakukan asosiasi agensi perjalanan haji kepada pejabat ...

news | 09:15 WIB

Mantan Ketua Badan Anggaran DPR RI 2015, Ahmadi Noor Supit, memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebaga...

news | 08:15 WIB

Pakar Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Tunjung Sulaksono, menilai menteri baru hasil reshuff...

news | 07:00 WIB
Tampilkan lebih banyak