Anies Baswedan Sebut Ordal saat Debat Capres-Cawapres, Seberapa Menyebalkan Peran Orang Dalam di Lingkungan Sosial?

Matamata.com - Capres nomor urut 1, Anies Baswedan sempat membahas fenomena orang dalam atau ordal dalam debat capres-cawapres di Gedung KPU RI, Selasa (13/12/2023) malam WIB. Bagi Anies, peran orang dalam tersebut sangat menyebalkan.

Anies Baswedan sendiri menyebutkan hal tersebut berangkat dari pertanyaannya kepada Prabowo Subianto terhadap hakim MK yang dinyatakan melakukan pelanggaran berat dalam membuat keputusan hingga dibentuk MKMK. Hal itu terjadi setelah muncul polemik batas usia cawapres yang diizinkan maju setelah MK membuat keputusan.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini cukup gelisah dengan fenomena di tengah masyarakat ini. Pasalnya dalam kasus MK tersebut, Ketua MK saat itu, Anwar Usman tidak lain adalah paman Gibran Rakabuming Raka yang memuluskan rencana dia mendampingi Prabowo sebagai cawapres di Pemilu 2024.

Lantas seberapa menyebalkan ordal diterapkan di sejumlah institusi, baik pemerintahan, lembaga ataupun instansi swasta?.

Berbicara ordal atau orang dalam versi Anies Baswedan harus dilihat dari kacamata yang berbeda. Anies sempat mencontohkan sejumlah guru di daerah yang ia temui membutuhkan orang dalam jika ingin diangkat menjadi guru tetap.

"Kalau tidak ada ordal tidak bisa jadi guru, tidak bisa diangkat. Lalu dia melanjutkan 'atasan saya bilang, wong di Jakarta saja pakai ordal, kenapa kita yang di bawah tidak pakai ordal. Negeri ini rusak apabila tatanan itu hilang," kata Anies dikutip Rabu (13/12/2023).

Tentu fenomena orang dalam pada institusi hingga lembaga pemerintahan untuk memuluskan niat sebagian kelompok orang, tak sepenuhnya baik. Fenomena ini tentu harus diperangi.

Kasus yang terjadi di MK hingga berhasil mengubah kebijakan soal batas usia capres-cawapres patut dikritik. Bahkan munculnya MKMK, adalah bentuk ketegasan agar oknum pemulus kebijakan diberi hukuman, meski pada akhirnya kebijakan tersebut belum bisa dianulir.