Kejagung Bantah Isu Eks Jampidsus FA Pergi Umrah Usai Jadi Tersangka

matamata.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) membantah keras isu yang beredar di media sosial mengenai mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) berinisial FA, yang disebut pergi umrah setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Ia memastikan FA telah dicegah ke luar negeri sejak awal.

"Enggak benar itu (isu umrah). Bagaimana mau umrah? Sudah dicekal oleh penyidik dari semula juga," kata Anang Supriatna di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (13/7/2026).

Anang memastikan bahwa FA saat ini bersikap kooperatif dan berada di bawah pemantauan ketat tim penyidik.

"Yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak ke luar negeri, kooperatif, dan dalam pantauan penyidik," ucapnya menambahkan.

Sebelumnya, sebuah unggahan viral di media sosial menarasikan bahwa FA terbang ke Tanah Suci untuk beribadah umrah setelah mengundurkan diri dan ditetapkan sebagai tersangka. Unggahan itu mengklaim FA pergi sebelum pihak imigrasi mengeluarkan surat pencegahan.

Namun, Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan memastikan telah memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap FA. Selain FA, Ditjen Imigrasi juga mencekal DR (Don Ritto), tersangka lain yang terjerat dalam pusaran kasus yang sama.

Pencekalan tersebut resmi diterbitkan berdasarkan permohonan dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya melalui surat Nomor B/12730/VII/RES.3.3/2026/Ditreskrimsus tertanggal 11 Juli 2026. Larangan ke luar negeri bagi kedua tersangka ini berlaku selama 20 hari ke depan.

Sebagai informasi, Polri resmi menetapkan FA dan DR sebagai tersangka dalam tiga perkara dugaan korupsi dan pencucian uang pada Sabtu (11/7/2026).

Penetapan ini merupakan hasil investigasi gabungan antara Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri dan Polda Metro Jaya. Tiga kasus besar yang menjerat mereka meliputi dugaan korupsi tata kelola batu bara, korupsi PT Asabri dan PT Jiwasraya periode 2020–2025, serta dugaan pencucian uang dalam penyelesaian utang PT CBS kepada PT KNI. (Antara)