Pengamat IPB: Ekspor Beras ke Singapura Jadi Momentum Ubah Narasi RI sebagai Importir

Pengamat Pertanian IPB menilai rencana ekspor 10.000 ton beras ke Singapura menjadi bukti kuat Indonesia siap lepas dari bayang-bayang status negara importir pangan. Simak analisis lengkapnya.

Elara | MataMata.com
Senin, 13 Juli 2026 | 12:49 WIB
Pengamat IPB: Ekspor Beras ke Singapura Jadi Momentum Ubah Narasi RI sebagai Importir

Pengamat IPB: Ekspor Beras ke Singapura Jadi Momentum Ubah Narasi RI sebagai Importir

matamata.com - Rencana ekspor 10.000 ton beras ke Singapura dinilai menjadi momentum krusial untuk mengubah narasi Indonesia di kancah internasional. Langkah strategis ini menandai transformasi Indonesia dari negara importir menjadi pemain yang lebih percaya diri di pasar pangan global.

Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi, menyatakan bahwa meskipun volume ekspor tersebut relatif kecil dibandingkan total produksi nasional, langkah ini memiliki makna simbolis yang kuat sebagai indikator meningkatnya kepercayaan terhadap neraca beras domestik.

"Rencana ekspor 10 ribu ton beras ke Singapura secara simbolik bisa menjadi momentum penting untuk mengubah narasi Indonesia dari importir menjadi pemain yang lebih percaya diri di pasar pangan kawasan," ujar Prima Gandhi di Jakarta, Senin (13/7/2026).

Gandhi menjelaskan bahwa kondisi stok beras nasional saat ini sangat memadai. Stok awal tahun 2026 tercatat mencapai 12,53 juta ton, dengan proyeksi produksi menembus 34,7 juta ton sepanjang tahun.

Dengan rata-rata konsumsi beras nasional sebesar 2,59 juta ton per bulan, stok akhir tahun Indonesia diproyeksikan tetap tinggi di angka 16,19 juta ton. Di sisi lain, Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog hingga Juli 2026 telah menyentuh angka 5,3 juta ton, yang menjadi level tertinggi sepanjang sejarah pengelolaan stok nasional.

Melihat data tersebut, Gandhi menilai rencana ekspor ini secara teknis tidak akan mengganggu pasokan domestik maupun mengancam ketahanan pangan nasional.

Meski demikian, ia mengingatkan pemerintah agar tidak lengah. Menurutnya, kecukupan stok tidak hanya diukur dari volume nasional, melainkan juga dari pemerataan distribusi dan keterjangkauan harga di seluruh wilayah. Gandhi menyoroti masih tingginya harga beras di sejumlah daerah yang menunjukkan adanya tantangan tata kelola yang harus segera dibenahi.

"Kebijakan ekspor harus selalu mempertimbangkan proyeksi produksi, risiko iklim seperti El Nino dan La Nina, serta volatilitas harga internasional agar ketahanan pangan jangka panjang tetap terjaga," tambahnya.

Ia menyarankan agar ekspor beras ini dijadikan pintu masuk kolaborasi teknologi, inovasi pertanian, dan penguatan logistik guna meningkatkan daya saing petani serta memastikan margin keuntungan mengalir langsung ke tingkat produsen (petani).

Sebelumnya, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah membahas peluang ekspor ini dalam pertemuan bilateral dengan Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Langkah ini diambil menyusul kokohnya kondisi pasokan pangan dalam negeri.

Sebagai catatan historis, Indonesia sebelumnya masih mengandalkan impor beras yang cukup besar, yakni sebanyak 3 juta ton pada 2023 dan meningkat hingga 4 juta ton pada 2024. Namun, lewat peningkatan produksi yang agresif, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menutup rapat keran impor beras sepanjang 2025 demi memperkuat kemandirian pangan nasional. (Antara)

×
Zoomed
TERKINI

OJK kaji dampak usulan MSCI ubah status pasar saham Indonesia ke Standalone Market. OJK pastikan ketahanan perbankan nas...

news | 16:10 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman membagi tugas dua Wamentan, Alim Setiawan dan Saleh Mustafa, untuk mempercepat target swasemb...

news | 14:04 WIB

PT KCIC memastikan seluruh kegiatan operasional dan perawatan Kereta Cepat Whoosh kini 100% ditangani oleh SDM Indonesia...

news | 13:06 WIB

Hasil survei Adidaya Institute mencatat AHY sebagai Menko dengan kinerja terbaik (38,5%). Namun, 49,8% publik mendesak P...

news | 11:00 WIB

Anggota Komisi III DPR RI sebut Indonesia sudah darurat perundungan anak dan mendorong pengkajian serta pembentukan UU A...

news | 10:38 WIB