Mentan Tegaskan Target Swasembada, Pemerintah Segel 250 Ton Beras Ilegal di Sabang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.

Elara | MataMata.com
Senin, 24 November 2025 | 13:10 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam. ANTARA/Harianto

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam. ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.

Pernyataan itu disampaikan Amran setelah terungkapnya masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujar Mentan di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi upaya impor beras, terlebih jika dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.

Amran menilai Indonesia tidak memiliki alasan untuk mengimpor beras karena stok nasional berada dalam kondisi kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton.

Ia juga menyebut kebijakan larangan impor beras ikut mempengaruhi penurunan harga beras dunia.

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Mentan menambahkan bahwa pemerintah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras tanpa izin.

“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Dapur Program MBG di Lebak Kini Bersertifikat Higiene Sanitasi

Ia juga mengungkapkan dugaan bahwa praktik impor itu sudah direncanakan sebelumnya.

“Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang milik PT MSG, perusahaan yang diduga mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.

“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Mentan di Jakarta, Minggu (23/11) malam. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ribuan warga Makassar memadati Masjid 99 Kubah untuk mengikuti program buka puasa bersama Raja Salman dari Kerajaan Arab...

news | 22:11 WIB

Mendes Yandri Susanto usulkan setop izin minimarket baru di desa. Simak alasan di balik kebijakan perlindungan Koperasi ...

news | 21:00 WIB

Menhub Dudy Purwagandhi targetkan perbaikan jalan rusak jalur mudik rampung H-10 Lebaran 2026. Simak strategi pemerintah...

news | 20:00 WIB

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas membela kebijakan kuota haji sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa. Sidang praperadila...

news | 13:13 WIB

Wakil Ketua MPR HNW dukung OKI kecam Dubes AS Mike Huckabee terkait klaim perluasan wilayah Israel. HNW desak RI pertimb...

news | 12:00 WIB

Kemnaker menjatuhkan denda total Rp4,48 miliar kepada 12 perusahaan pelanggar aturan TKA di 6 provinsi selama Januari-Fe...

news | 11:15 WIB

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggu...

news | 09:00 WIB

Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasanuddin Wahid, menekankan pentingnya adab d...

news | 08:15 WIB

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai pada Januari 2026 mencapai Rp22,6 t...

news | 07:15 WIB

Pemerintah Provinsi Riau menerima tambahan dukungan logistik sebanyak 15 ton garam semai untuk memperkuat Operasi Modifi...

news | 06:00 WIB