Mentan Tegaskan Target Swasembada, Pemerintah Segel 250 Ton Beras Ilegal di Sabang

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.

Elara | MataMata.com
Senin, 24 November 2025 | 13:10 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam. ANTARA/Harianto

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memberi keterangan kepada awak media di Jakarta, Minggu (23/11/2025) malam. ANTARA/Harianto

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan komitmen pemerintah untuk mempercepat swasembada beras nasional sekaligus menghentikan segala bentuk impor yang tidak sesuai dengan kebijakan negara.

Pernyataan itu disampaikan Amran setelah terungkapnya masuknya 250 ton beras ilegal melalui Sabang, Aceh, yang dilakukan tanpa persetujuan pemerintah pusat.

“Bapak Presiden Prabowo sudah menyampaikan bahwa tidak boleh impor karena stok kita banyak. Ini kehormatan bangsa kalau kita bisa berdaulat pangan. Masih ada 1 bulan 1 minggu Indonesia swasembada, jadi jangan diganggu lagi. Pasti kita usut,” ujar Mentan di Jakarta, Senin.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak akan memberi ruang bagi upaya impor beras, terlebih jika dilakukan secara ilegal.

“Ada beras masuk di Sabang, itu 250 ton. Tanpa izin dari pusat. Tanpa persetujuan pusat. Tadi langsung kami telepon Kapolda, kemudian Kabareskrim, kemudian Pak Pangdam. Langsung disegel. Ini berasnya tidak boleh keluar,” tegasnya.

Amran menilai Indonesia tidak memiliki alasan untuk mengimpor beras karena stok nasional berada dalam kondisi kuat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), proyeksi produksi beras pada 2025 mencapai 34,77 juta ton.

Ia juga menyebut kebijakan larangan impor beras ikut mempengaruhi penurunan harga beras dunia.

“Nah ini dengan berbagai dalilnya. Ada yang katakan beras Thailand, Vietnam murah. Memang murah karena Indonesia tidak impor beras. Pemimpin negara lain meminta ke Presiden Prabowo untuk ekspor ke Indonesia meski sedikit. Kami sampaikan beras cukup, bahkan diperkirakan akhir tahun beras tertinggi,” ungkapnya.

Mentan menambahkan bahwa pemerintah bergerak cepat setelah menerima laporan awal mengenai masuknya beras tanpa izin.

“Kami koordinasi dengan semua pihak, kami langsung telepon Menteri Perdagangan. Beliau katakan tidak ada izin. Kami ucapkan terima kasih pada seluruh tim. Bergerak cepat dan menyegel. Kami perintahkan tidak mengeluarkan beras yang masuk ke Indonesia, ke Sabang tersebut,” ujarnya.

Baca Juga: Tiga Dapur Program MBG di Lebak Kini Bersertifikat Higiene Sanitasi

Ia juga mengungkapkan dugaan bahwa praktik impor itu sudah direncanakan sebelumnya.

“Rapatnya di Jakarta. Minta rapat, rakor. Belum ada persetujuan. Kami tanya Dirjen, kami tanya Deputi. Ternyata dalam risalahnya menolak, tapi tetap dilakukan,” jelasnya.

Sehari sebelumnya, Mentan Amran mengumumkan penyegelan gudang milik PT MSG, perusahaan yang diduga mengimpor 250 ton beras dari Thailand tanpa izin.

“Bahwa itu kita segel dan kami minta ditelusuri siapa pelaku-pelakunya,” kata Mentan di Jakarta, Minggu (23/11) malam. (Antara)

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Lebak, Asep Royani, menyampaikan bahwa tiga Satuan Pelayanan Pem...

news | 10:15 WIB

Bank Indonesia (BI) menyalurkan insentif makroprudensial senilai Rp36,38 triliun hingga 1 November 2025 bagi perbankan y...

news | 09:00 WIB

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menyampaikan bahwa sejumlah ulama dijadwalkan mengg...

news | 08:00 WIB

Katib Aam PBNU Ahmad Said Asrori menegaskan bahwa para kiai sepakat tidak ada upaya pemakzulan terhadap Ketua Umum PBNU ...

news | 07:00 WIB

Pemerintah Iran menegaskan akan menjaga kepentingan nasionalnya dari ancaman sanksi Amerika Serikat (AS) yang dikaitkan ...

news | 06:00 WIB

Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk turut menyukseskan Program Makan Ber...

news | 17:32 WIB

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa mengenai pajak berkeadilan sebagai respons atas munculnya persoalan sosia...

news | 17:19 WIB

Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian (Kementan) meresmikan kampung peramalan Organisme Pengganggu Tu...

news | 15:15 WIB

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mengungkapkan bahwa Jawa Barat menjadi motor utama pere...

news | 14:00 WIB

Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menyebut program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden P...

news | 12:00 WIB