DPR Desak BPOM Usut Toko Roti Sehat Abal-Abal yang Diduga Tipu Konsumen

matamata.com - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, mendesak Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk menindak tegas dugaan penipuan oleh sebuah toko roti daring yang mengklaim produknya bebas gluten, susu, gula, dan vegan.

Menurut Arzeti, tindakan seperti itu bukan hanya menyesatkan konsumen, tetapi juga bisa membahayakan kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki alergi atau intoleransi terhadap bahan tertentu.

“Kalau pun toko tersebut sudah mengantongi izin produksi, saya heran mengapa produk dengan klaim seperti itu bisa lolos pengawasan. BPOM harus segera menelusuri dan memastikan kebenarannya,” ujarnya di Jakarta, Jumat.

Ia menilai kasus tersebut menjadi peringatan penting bagi BPOM untuk memperketat pengawasan terhadap label dan izin edar produk makanan. Arzeti juga meminta lembaga tersebut melakukan pengecekan ulang terhadap seluruh produk pangan yang beredar agar sesuai dengan izin dan komposisi yang tercantum pada kemasan.

“Jangan sampai masyarakat dirugikan karena kecerobohan atau kelalaian dalam pengawasan. Produk makanan dengan klaim tertentu harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan legal,” tegasnya.

Arzeti turut mengapresiasi masyarakat yang berani melaporkan dugaan penipuan itu secara detail. Menurutnya, partisipasi publik sangat berperan dalam memperkuat pengawasan pangan nasional.

“Kita perlu budaya saling menjaga. Keberanian masyarakat untuk melaporkan hal seperti ini patut diapresiasi. Ini bukti bahwa kesadaran konsumen kita semakin meningkat,” ujarnya.

Kasus tersebut mencuat setelah unggahan viral dari Chef Yohanes Adhijaya, atau yang dikenal sebagai Koko Ragi, pada 7 Oktober 2025 di Instagram. Dalam unggahannya, ia mengungkap praktik curang di balik promosi produk “sehat” yang dijual toko roti daring itu.

Tak lama setelahnya, sejumlah korban bermunculan dan mengaku mengalami kerugian hingga reaksi alergi setelah mengonsumsi produk tersebut. Kasus ini pun menjadi sorotan publik dan hingga kini masih bergulir. (Antara)

Baca Juga: Gubernur Elisa Kambu Pastikan Pemangkasan TKD Tak Ganggu Ketahanan Pangan Papua Barat Daya