Mentan Amran Dorong Kaltara Jadi Lumbung Pangan Sekaligus Pintu Ekspor ke Malaysia

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi pusat produksi pangan nasional sekaligus jalur ekspor komoditas strategis ke Malaysia.

Elara | MataMata.com
Kamis, 02 Oktober 2025 | 07:00 WIB
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri) memantau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Tarakan, Kalimatan Utara. ANTARA/HO-Humas Kementan

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman (kiri) memantau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) dan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Tarakan, Kalimatan Utara. ANTARA/HO-Humas Kementan

Matamata.com - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menargetkan Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi pusat produksi pangan nasional sekaligus jalur ekspor komoditas strategis ke Malaysia.

“Dulu perbatasan identik dengan selundupan pangan. Sekarang kita ubah paradigma, bukan lagi menjaga selundupan, tetapi menanam sendiri komoditas strategis yang dibutuhkan. Inilah pertahanan pangan sekaligus peluang ekspor terbaik bagi Indonesia,” ujar Amran dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/10).

Pernyataan itu ia sampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Tarakan. Dalam agenda tersebut, Mentan meninjau pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta membuka Pekan Daerah Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) Kaltara 2025.

Menurut Amran, letak geografis Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan keuntungan strategis yang harus dimaksimalkan. Ia menyebut sejumlah komoditas potensial seperti jagung, kakao, kelapa, dan kopi bisa dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan domestik maupun pasar ekspor.

Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan dukungan besar bagi sektor pertanian. Tahun ini, ada tambahan anggaran Rp9,95 triliun untuk memperluas tanam hingga 880 ribu hektare secara nasional, pembiayaan perbankan Rp89 triliun, serta KUR pertanian lebih dari Rp100 triliun.

“Tahun depan, anggaran pertanian reguler mencapai Rp40 triliun, terbesar dalam sejarah. Ini bukti nyata keberpihakan Presiden Prabowo Subianto kepada sektor pertanian,” tegas Amran.

Ia optimistis berbagai program tersebut akan mempercepat terwujudnya swasembada pangan.

“Indonesia seperti janji Bapak Presiden, awal kita swasembada 4 tahun, kemudian 3 tahun, kemudian 1 tahun. Insya Allah kalau tidak ada aral melintang, tiga bulan ke depan kita bisa umumkan bahwa Indonesia swasembada dalam waktu yang sangat singkat,” katanya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang menyambut baik perhatian pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian di wilayahnya.

“Semoga petani semakin berjaya dan sejahtera dalam mewujudkan Kaltara sebagai lumbung pangan nasional sekaligus pusat komoditas ekspor,” ujarnya.

Baca Juga: Perankan Menteri, Agus Kuncoro jadi Koruptor di Film 'Jembatan Shiratal Mustaqim'

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa sepakat dengan DPR untuk menunda impor 105.000 pikap India demi mendukung industri dalam neg...

news | 08:15 WIB

King Nassar bersiap gelar konser tunggal 2026. Mulai dari rutin jalan kaki, target turun berat badan 10 kg, hingga siapk...

news | 07:15 WIB

ICW mendesak KPK mengawasi 1.179 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri. Diduga ada potensi konflik kepentingan da...

news | 06:15 WIB

Ribuan warga Makassar memadati Masjid 99 Kubah untuk mengikuti program buka puasa bersama Raja Salman dari Kerajaan Arab...

news | 22:11 WIB

Mendes Yandri Susanto usulkan setop izin minimarket baru di desa. Simak alasan di balik kebijakan perlindungan Koperasi ...

news | 21:00 WIB

Menhub Dudy Purwagandhi targetkan perbaikan jalan rusak jalur mudik rampung H-10 Lebaran 2026. Simak strategi pemerintah...

news | 20:00 WIB

Mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas membela kebijakan kuota haji sebagai upaya menjaga keselamatan jiwa. Sidang praperadila...

news | 13:13 WIB

Wakil Ketua MPR HNW dukung OKI kecam Dubes AS Mike Huckabee terkait klaim perluasan wilayah Israel. HNW desak RI pertimb...

news | 12:00 WIB

Kemnaker menjatuhkan denda total Rp4,48 miliar kepada 12 perusahaan pelanggar aturan TKA di 6 provinsi selama Januari-Fe...

news | 11:15 WIB

Presiden Prabowo instruksikan BOPPJ percepat rencana induk (master plan) perlindungan Pantura Jawa melalui proyek Tanggu...

news | 09:00 WIB