Pemerintah Pusat Genjot Program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah

Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 12:52 WIB
Suasana acara tatap muka antara Kemendes, BIN, Kementerian Koperasi, BGN bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kabupaten Nabire pada Selasa (12/82025). ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah.

Suasana acara tatap muka antara Kemendes, BIN, Kementerian Koperasi, BGN bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kabupaten Nabire pada Selasa (12/82025). ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah.

Matamata.com - Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Papua menjadi salah satu wilayah tercepat dalam merealisasikan MBG, dengan capaian 25 persen dari target.
“Secara keseluruhan di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Rabu (13/8).

Ia merinci, di Provinsi Papua terdapat 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Papua Barat memiliki 27 SPPG, Papua Selatan tiga, Papua Tengah 14, Papua Pegunungan empat, dan Papua Barat Daya 15 SPPG.
“Jadi kami berharap nantinya banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal,” tambahnya.

Bahan baku lokal tersebut diolah oleh masyarakat setempat, lalu dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMK.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyebut MBG memiliki dampak ganda, mulai dari peningkatan ekonomi petani dan peternak lokal hingga perbaikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan penanganan stunting.

“Sehingga percepatan program MBG di Papua Tengah telah dilakukan dimulai dari pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai kepala daerah, penambahan titik dapur sehat, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan,” katanya.

Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi balita, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.

Kepala Suku Nabire Melkisedek Rumawi turut mendukung program MBG. Ia menilai kehadiran BGN membawa manfaat besar bagi masyarakat adat, khususnya dalam memenuhi gizi anak-anak agar tumbuh sehat dan berpendidikan.

“Kehadiran MBG ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia,” ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Wamensos: Sekolah Rakyat Jadi Langkah Presiden Putus Rantai Kemiskinan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Gubernur Aceh Muzakir Manaf (Mualem) resmi memperpanjang status tanggap darurat bencana Aceh hingga 22 Januari 2026 kare...

news | 20:05 WIB

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir untuk segera mempersiapkan...

news | 19:50 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi tegaskan tidak ada anggaran khusus untuk Satgas Rehabilitasi. Dana Rp60 triliun adalah estimasi ...

news | 19:30 WIB

Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka meminta Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel), Muhidin, untuk menunjukkan empati...

news | 18:00 WIB

Jaksa Agung ajukan penyitaan aset tanah dan bangunan milik Nadiem Makarim di Dharmawangsa terkait kasus korupsi pengadaa...

news | 17:45 WIB

Kemenhut optimalkan ratusan batang kayu hanyutan banjir di Aceh dan Sumut untuk bangun huntara warga. Simak detail peman...

news | 12:00 WIB

Badan Gizi Nasional (BGN) tegaskan guru, tenaga TU, hingga petugas kebersihan sekolah wajib dapat Makan Bergizi Gratis m...

news | 10:30 WIB

Presiden AS Donald Trump klaim kesepakatan minyak baru dengan Venezuela. Hasil penjualan minyak disebut akan digunakan h...

news | 09:15 WIB

Presiden Prabowo Subianto targetkan Kejaksaan Agung sita tambahan 4-5 juta hektare lahan sawit ilegal di 2026 demi selam...

news | 08:15 WIB

Mentan Amran Sulaiman ungkap swasembada beras Indonesia di era Presiden Prabowo sukses tekan harga beras global hingga 4...

news | 07:00 WIB