Pemerintah Pusat Genjot Program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah

Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 12:52 WIB
Suasana acara tatap muka antara Kemendes, BIN, Kementerian Koperasi, BGN bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kabupaten Nabire pada Selasa (12/82025). ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah.

Suasana acara tatap muka antara Kemendes, BIN, Kementerian Koperasi, BGN bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kabupaten Nabire pada Selasa (12/82025). ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah.

Matamata.com - Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Papua menjadi salah satu wilayah tercepat dalam merealisasikan MBG, dengan capaian 25 persen dari target.
“Secara keseluruhan di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Rabu (13/8).

Ia merinci, di Provinsi Papua terdapat 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Papua Barat memiliki 27 SPPG, Papua Selatan tiga, Papua Tengah 14, Papua Pegunungan empat, dan Papua Barat Daya 15 SPPG.
“Jadi kami berharap nantinya banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal,” tambahnya.

Bahan baku lokal tersebut diolah oleh masyarakat setempat, lalu dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMK.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyebut MBG memiliki dampak ganda, mulai dari peningkatan ekonomi petani dan peternak lokal hingga perbaikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan penanganan stunting.

“Sehingga percepatan program MBG di Papua Tengah telah dilakukan dimulai dari pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai kepala daerah, penambahan titik dapur sehat, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan,” katanya.

Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi balita, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.

Kepala Suku Nabire Melkisedek Rumawi turut mendukung program MBG. Ia menilai kehadiran BGN membawa manfaat besar bagi masyarakat adat, khususnya dalam memenuhi gizi anak-anak agar tumbuh sehat dan berpendidikan.

“Kehadiran MBG ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia,” ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Wamensos: Sekolah Rakyat Jadi Langkah Presiden Putus Rantai Kemiskinan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Para nelayan di kawasan Pantai Baru dan Pantai Kuwaru, Desa Poncosari, Srandakan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DI...

news | 08:15 WIB

Polda Jawa Tengah melalui Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) kini menyediakan saluran pelaporan digital bernama Duma...

news | 06:00 WIB

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bertolak ke Johannesburg, Afrika Selatan, pada Jumat (21/11), untuk menghadiri KTT...

news | 16:00 WIB

Bank Indonesia (BI) melaporkan kinerja likuiditas ekonomi atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Oktober 2025 menun...

news | 15:15 WIB

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK) Agus Harimurti Yudhoyono memastikan seluruh infrastruktur t...

news | 14:00 WIB

PT Taspen (Persero) memastikan akan mengelola dana rampasan kasus dugaan korupsi investasi fiktif senilai Rp883,038 mili...

news | 13:00 WIB

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadi...

news | 12:31 WIB

Menteri Kebudayaan (Menbud) Fadli Zon menegaskan bahwa Presiden Prabowo memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan ...

news | 11:15 WIB

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp588 juta kepada sebuah perusahaan di Banten ya...

news | 09:30 WIB

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan delegasi Sistema Group asal Rusia, yang didampingi Duta Besar Rusia untuk I...

news | 08:15 WIB