Pemerintah Pusat Genjot Program Makan Bergizi Gratis di Papua Tengah

Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Elara | MataMata.com
Rabu, 13 Agustus 2025 | 12:52 WIB
Suasana acara tatap muka antara Kemendes, BIN, Kementerian Koperasi, BGN bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kabupaten Nabire pada Selasa (12/82025). ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah.

Suasana acara tatap muka antara Kemendes, BIN, Kementerian Koperasi, BGN bersama kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat di Kabupaten Nabire pada Selasa (12/82025). ANTARA/HO-Humas Setda Pemprov Papua Tengah.

Matamata.com - Pemerintah pusat mempercepat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Papua Tengah agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengatakan Papua menjadi salah satu wilayah tercepat dalam merealisasikan MBG, dengan capaian 25 persen dari target.
“Secara keseluruhan di Papua sendiri sudah ada 101 dari 414 yang berbasis hitungan populasi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Rabu (13/8).

Ia merinci, di Provinsi Papua terdapat 38 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Papua Barat memiliki 27 SPPG, Papua Selatan tiga, Papua Tengah 14, Papua Pegunungan empat, dan Papua Barat Daya 15 SPPG.
“Jadi kami berharap nantinya banyak dana yang dialirkan oleh Badan Gizi ke wilayah Papua itu dibelanjakan untuk bahan baku yang berasal dari lokal,” tambahnya.

Bahan baku lokal tersebut diolah oleh masyarakat setempat, lalu dibagikan kepada ibu hamil, ibu menyusui, anak balita, dan seluruh anak sekolah mulai dari PAUD hingga SMK.

Gubernur Papua Tengah Meki Fritz Nawipa menyebut MBG memiliki dampak ganda, mulai dari peningkatan ekonomi petani dan peternak lokal hingga perbaikan gizi bagi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan penanganan stunting.

“Sehingga percepatan program MBG di Papua Tengah telah dilakukan dimulai dari pembentukan Kelompok Kerja yang diketuai kepala daerah, penambahan titik dapur sehat, penyediaan anggaran daerah, hingga pemetaan sekolah sebagai lokasi pelaksanaan,” katanya.

Selain MBG, Pemprov Papua Tengah juga menjalankan program pemberian makanan tambahan bagi balita, pemeriksaan kesehatan gratis, pembentukan 1.045 koperasi desa, serta pengembangan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD) di Nabire dan Dogiyai sejak 2023.

Kepala Suku Nabire Melkisedek Rumawi turut mendukung program MBG. Ia menilai kehadiran BGN membawa manfaat besar bagi masyarakat adat, khususnya dalam memenuhi gizi anak-anak agar tumbuh sehat dan berpendidikan.

“Kehadiran MBG ini sangat baik khususnya bagi masyarakat adat, anak-anak adat yang dipersiapkan sebagai generasi muda untuk Indonesia,” ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Wamensos: Sekolah Rakyat Jadi Langkah Presiden Putus Rantai Kemiskinan

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Mentan Andi Amran Sulaiman dukung penuh pakan ayam probiotik inovasi IPB. Siap bawa ke Presiden Prabowo jika mampu pacu ...

news | 11:39 WIB

Waketum PAN Saleh Daulay mengajak Jusuf Kalla untuk berdialog langsung dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana guna m...

news | 09:15 WIB

Menteri PU Dody Hanggodo memutuskan ASN Kementerian PU tidak menerapkan WFH. Fokus pada penanganan bencana di Sumatera m...

news | 08:15 WIB

Ekonom Universitas Paramadina memprediksi ekonomi Indonesia 2026 tumbuh di atas proyeksi Bank Dunia (4,7%), meski sulit ...

news | 07:00 WIB

Untuk naskah berikutnya, tambahkan sedikit info mengenai kondisi fisik pemain atau apakah ada pemain yang absen karena a...

news | 06:00 WIB

Peneliti BRIN kembangkan teknologi DBD Plasma untuk produksi amonia (pupuk nitrogen) yang lebih ramah lingkungan, hemat ...

news | 14:00 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) adalah investasi jangka panjang untuk mencetak ...

news | 13:27 WIB

KPK tegaskan pemeriksaan saksi dan layanan publik seperti LHKPN tetap berjalan normal meski kebijakan WFH nasional setia...

news | 13:23 WIB

Menag Nasaruddin Umar resmi menerapkan kebijakan WFH setiap Jumat bagi ASN Kemenag mulai 10 April 2026 sebagai bagian da...

news | 13:00 WIB

KPK menyerahkan aset rampasan senilai Rp3,88 miliar dari koruptor Tagop Soulisa dan Puput Tantriana ke Kementerian PU un...

news | 12:55 WIB