Tarif 19 Persen dari AS Jadi Alarm RI untuk Lepas dari Ketergantungan Energi Fosil

Penetapan tarif dagang sebesar 19 persen oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk asal Indonesia dinilai sebagai momentum strategis bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Elara | MataMata.com
Rabu, 16 Juli 2025 | 10:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick dan Ketua Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer guna membahas kelanjutan negosiasi tarif, Jakarta, Kamis (10/7/2025). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick dan Ketua Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer guna membahas kelanjutan negosiasi tarif, Jakarta, Kamis (10/7/2025). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Matamata.com - Penetapan tarif dagang sebesar 19 persen oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk asal Indonesia dinilai sebagai momentum strategis bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama di tengah tekanan defisit minyak dan gas (migas) yang terus melebar.

“Dengan outlook pelebaran defisit migas, sudah saatnya Indonesia mempercepat transisi dari ketergantungan fosil,” ujar Bhima saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Bhima menyoroti dampak ekonomi dari defisit migas yang bisa menekan nilai tukar rupiah dan berpotensi membengkakkan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2026. Menurutnya, alokasi subsidi energi yang diajukan pemerintah sebesar Rp203,4 triliun belum mencukupi.

“Setidaknya butuh Rp300-320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa komitmen pembelian energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS berisiko membuat Indonesia harus membeli minyak dengan harga lebih tinggi dari harga pasar.

“Kalau Indonesia disuruh beli produk minyak dan LPG tapi harganya di atas harga yang biasa dibeli Pertamina, repot juga. Ini momentum semua program transisi energi harus jalan agar defisit migas bisa ditekan,” ucap Bhima.

Di sisi lain, Bhima menilai kebijakan tarif tersebut juga seharusnya mendorong Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa dan Asia Tenggara. Ia menyambut baik pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang telah melalui negosiasi selama satu dekade.

“Pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar pasca IEU-CEPA disahkan. Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia,” tegas Bhima. (Antara)

Baca Juga: Indonesia Puncaki Grup B Usai Dua Kemenangan Telak di Piala Davis

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Anggota Komisi IV DPR RI, Robert J. Kardinal, mendorong masyarakat luas untuk memberikan masukan dalam proses revisi Und...

news | 13:30 WIB

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menegaskan bahwa pemerintah memusatkan agenda besar pada 2026 untuk mewujudkan swasemb...

news | 12:00 WIB

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyataka...

news | 11:15 WIB

Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa masyarakat diperbolehkan menggalang dana untuk membantu ko...

news | 09:15 WIB

Ketua Bidang Kaderisasi dan Keanggotaan Partai Golkar, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa bencana yang terjadi di A...

news | 08:00 WIB

Salah satu korban kebakaran Ruko Terra Drone di Kemayoran, Jakarta Pusat, yang terjadi pada Selasa siang, diketahui seda...

news | 07:00 WIB

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memberi izin pemanfaatan kayu yang terbawa arus banjir di Sumatera sebagai material dar...

news | 06:00 WIB

Kementerian Sosial (Kemensos) mengoperasikan 39 dapur umum di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat dengan total belanj...

news | 17:15 WIB

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto menegaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya...

news | 16:15 WIB

Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Anindya Bakrie di Komple...

news | 15:42 WIB