Tarif 19 Persen dari AS Jadi Alarm RI untuk Lepas dari Ketergantungan Energi Fosil

Penetapan tarif dagang sebesar 19 persen oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk asal Indonesia dinilai sebagai momentum strategis bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Elara | MataMata.com
Rabu, 16 Juli 2025 | 10:45 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick dan Ketua Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer guna membahas kelanjutan negosiasi tarif, Jakarta, Kamis (10/7/2025). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menemui Menteri Perdagangan Amerika Serikat (AS) Howard Lutnick dan Ketua Kantor Perwakilan Dagang AS (USTR) Jamieson Greer guna membahas kelanjutan negosiasi tarif, Jakarta, Kamis (10/7/2025). ANTARA/HO-Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Matamata.com - Penetapan tarif dagang sebesar 19 persen oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah produk asal Indonesia dinilai sebagai momentum strategis bagi pemerintah untuk mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengatakan kebijakan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia perlu mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, terutama di tengah tekanan defisit minyak dan gas (migas) yang terus melebar.

“Dengan outlook pelebaran defisit migas, sudah saatnya Indonesia mempercepat transisi dari ketergantungan fosil,” ujar Bhima saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Bhima menyoroti dampak ekonomi dari defisit migas yang bisa menekan nilai tukar rupiah dan berpotensi membengkakkan anggaran subsidi energi dalam RAPBN 2026. Menurutnya, alokasi subsidi energi yang diajukan pemerintah sebesar Rp203,4 triliun belum mencukupi.

“Setidaknya butuh Rp300-320 triliun. Apalagi ketergantungan impor BBM dan LPG makin besar,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa komitmen pembelian energi dari AS senilai 15 miliar dolar AS berisiko membuat Indonesia harus membeli minyak dengan harga lebih tinggi dari harga pasar.

“Kalau Indonesia disuruh beli produk minyak dan LPG tapi harganya di atas harga yang biasa dibeli Pertamina, repot juga. Ini momentum semua program transisi energi harus jalan agar defisit migas bisa ditekan,” ucap Bhima.

Di sisi lain, Bhima menilai kebijakan tarif tersebut juga seharusnya mendorong Indonesia untuk memperluas pasar ekspor, khususnya ke kawasan Eropa dan Asia Tenggara. Ia menyambut baik pengesahan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) yang telah melalui negosiasi selama satu dekade.

“Pemerintah sebaiknya mendorong akses pasar ke Eropa sebagai bentuk diversifikasi pasar pasca IEU-CEPA disahkan. Begitu juga dengan pasar intra-ASEAN bisa didorong. Jangan terlalu bergantung pada ekspor ke AS karena hasil negosiasi tarif tetap merugikan posisi Indonesia,” tegas Bhima. (Antara)

Baca Juga: Indonesia Puncaki Grup B Usai Dua Kemenangan Telak di Piala Davis

×
Zoomed
Berita Terkait TERKINI

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah meminta pemerintah fokus perbaiki kebijakan domestik dan tidak menyalahkan faktor glo...

news | 10:01 WIB

Mentan Andi Amran Sulaiman menyetujui proyek hilirisasi kelapa dan ubi kayu di Maluku untuk tingkatkan ekonomi petani da...

news | 09:15 WIB

Pertamina Patra Niaga resmi menaikkan harga BBM Pertamax menjadi Rp16.250 dan Pertamax Green 95 menjadi Rp17.000 per lit...

news | 08:50 WIB

Tiga kader Muhammadiyah menggugat UU Peradilan Agama ke MK terkait aturan isbat Ramadhan dan Syawal. Pasal tersebut dini...

news | 08:15 WIB

Pelatih Mozambik Chiquinho Conde memuji kualitas Timnas Indonesia dan memprediksi skuad Garuda bakal lolos ke Piala Duni...

news | 06:00 WIB

Presiden Prabowo Subianto memanggil Ketua DEN Luhut Pandjaitan dan ekonom senior Chatib Basri ke Istana Kepresidenan, Se...

news | 16:44 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memberi sinyal kebijakan efisiensi anggaran berlanjut pada 2027. Skema bansos dan subsidi ak...

news | 16:40 WIB

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa memaparkan tiga strategi utama untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi 5,8% hingga 6,5% pa...

news | 14:15 WIB

Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan perpanjangan batas usia pensiun Kapolri dalam RUU Polri baru disesuaikan dengan kebut...

news | 13:49 WIB

Bapanas rampungkan uji sampel dan sertifikasi mutu untuk ekspor 200 ribu ton beras ke Malaysia. Bulog pastikan harga jua...

news | 10:15 WIB